Page 334 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018
P. 334
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
Tim Pengawas (Timwas) DPR RI terhadap Perlindungan Tenaga
Kerja Indonesia dibentuk berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor:
02A/DPR RI/III/2012-2013 tanggal 12 Februari 2013, efektif bekerja
...Perlindungan Tenaga pada bulan Oktober 2013, serta telah diperpanjang masa tugasnya
Kerja (Timwas TKI) pada tahun 2014. Timwas TKI dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Bidang
telah melaksanakan Korkesra dan beranggotakan 30 orang Anggota DPR yang berasal dari
lintas komisi dan seluruh fraksi DPR. Tim Pengawas DPR RI terhadap
tugas dari Oktober
Perlindungan Tenaga Kerja (Timwas TKI) telah melaksanakan tugas
2014 hingga dari Oktober 2014 hingga penghujung 2014. Timwas TKI memiliki
penghujung 2014. tugas utama yakni mengawasi dan memantau perlindungan TKI di
luar negeri.
Berdasarkan hasil pemantauan berbagai masalah yang ada,
Timwas TKI merekomendasikan agar DPR segera menyelesaikan
pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan
Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. RUU Perubahan
ini hendaknya mengutamakan perbaikan sistem penempatan dan
perlindungan di dalam negeri, karena sebagian besar permasalahan
TKI bersumber di dalam negeri. Materi RUU yang perlu diperbaiki di
antaranya kejelasan tugas dan fungsi kementerian atau lembaga yang
bertanggung jawab terhadap penempatan dan perlindungan TKI. Selain
itu, peran pemerintah perlu ditingkatkan dalam proses penempatan
dan perlindungan TKI, demikian juga peningkatan pembinaan dan
pengawasan terhadap TKI.
Untuk memperkuat diplomasi perlindungan TKI, DPR perlu
menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-undang tentang
Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PRT), serta melakukan
ratifikasi terhadap berbagai konvensi seperti Konvensi ILO Nomor 189
tentang Domestic Worker, Konvensi Pekerja Maritim dan Konvensi ILO
Nomor 181 tentang Urgensi Penyalur Tenaga Kerja Swasta.
Terkait dengan fungsi pengawasan, Timwas TKI
merekomendasikan setidaknya kepada 12 kementerian atau lembaga
dan badan, selaku pihak yang berkepentingan dengan TKI, seperti
kepada:
1. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Timwas
merekomendasikan bahwa penempatan TKI hanya
dapat dilakukan ke negara tujuan yang pemerintahnya
telah membuat perjanjian tertulis dengan Indonesia
atau yang memiliki UU perlindungan tenaga kerja asing.
dpr.go.id 332
