Page 332 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

dan Bangladesh. Kedua, permasalahan pengungsi Rohingya dan
Bangladesh merupakan permasalahan internasional, oleh karena itu
Tim Pemantau meminta kepada Pemerintah untuk melibatkan dunia
internasional dalam mengambil tindakan penanganan pengungsi
tersebut. Ketiga, Tim Pemantau meminta kepada Pemerintah untuk
segera merumuskan kebijakan penanganan pengungsi Rohingya dan
Bangladesh dan berkoordinasi dengan DPR dalam proses pengambilan
keputusan penanganan pengungsi tersebut.
Selanjutnya, adalah kunjungan ke Manokwari, Provinsi Papua
Barat. Fakta yang didapat dari hasil kunjungan ini antara lain pertama,
Pemerintah Provinsi Papua Barat, DPR Papua Barat, dan Majelis Rakyat
Papua Barat sama-sama memberikan penilaian bahwa peraturan
pelaksana berupa Perdasi dan Perdasus yang menjadi perintah
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
bagi Provinsi Papua belum seluruhnya disusun. Hingga saat ini jumlah
Perdasus yang sudah disusun masih simpang siur. Kementerian Dalam
Negeri menyebutkan sudah 5 Perdasus dan 1 Perdasi yang disusun di
Provinsi Papua Barat. Namun, DPR Papua Barat menyatakan baru ada
2 Perdasus dan 1 Perdasi yang disahkan, yaitu Perdasus tentang Tugas
dan Kewenangan MRPB; Perdasus tentang Protokoler dan Kedudukan

...5 Perdasus dan Keuangan Pimpinan dan Anggota MRPB; dan Perdasi tentang Lambang
Daerah. Kedua, Pemerintah Provinsi Papua Barat menilai bahwa belum
1 Perdasi yang
seluruhnya Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-
disusun di Provinsi Undang Nomor 21 Tahun 2001 disusun oleh Pemerintah Pusat turut

Papua Barat. menjadi andil tidak berjalannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001
sebagaimana mestinya. Saat ini baru 1 PP yang disusun Pemerintah
Pusat, yaitu PP No. 54 Tahun 2004 tentang MRP dan diubah dengan
PP No. 64 Tahun 2008 sebagai pelaksanaan Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22,
Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2001. Sedangkan 2 PP lainnya yaitu PP No. 3 Tahun 2007 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Pertanggungjawaban Kepala Daerah sebagai
pelaksanaan Pasal 18 ayat (7) dan PP No. 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Gubernur
sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, sebagai pelaksanaan
Pasal 18 ayat (4) merupakan PP yang berlaku untuk seluruh daerah
di Indonesia. Hal ini dianggap tidak memiliki jiwa kekhususan yang
dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Kendala yang
dihadapi dalam penyusunan Perdasus dan Perdasi, adalah antara lain
karena masih terdapat regulasi sektoral yang tumpang tindih dengan

dpr.go.id 330