Page 336 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Tim Implementasi Reformasi DPR melakukan penguatan di bidang
kelembagaan melalui 7 langkah:
1. Membangun alun-alun demokrasi, sebuah plaza reformasi.
Alun-alun demokrasi akan menjadi tempat demonstrasi
terbesar di Jakarta. Sebagai suatu plaza demokrasi, maka
pelaksanaan demokrasi di alun-alun demokrasi tersebut
sangat dilindungi sebagai mimbar demokrasi.
2. Membangun museum dan perpustakaan. Pembangunan
Museum akan menggunakan Gedung Bundar.
3. Membangun jalan akses bagi tamu dan publik ke Gedung
DPR sehingga mempermudah tamu dan publik untuk
mengunjungi fasilitas publik yang ada.
4. Membangun Visitor Center, yang akan dikelola sebagai
aktivitas menerima pengunjung harian dan harus berada
di basement dalam area yang tertutup, terdiri dari
restoran, toko souvenir, bank, dan travel.
5. Membangun ruangan pusat kajian legislasi dan
perancangan UU, Pusat Kajian APBN, Pusat Kajian
Akuntabilitas Keuangan Negara, dan Pusat Penelitian.
6. Membangun ruang Anggota dan Tenaga Ahli yang
standard.
7. Integrasi kawasan, yaitu mengintegrasikan tempat tinggal
Anggota dengan kantor kerja Anggota yang secara umum
akan menjadi ikon baru di ibukota Negara, nantinya akan
menjadi tujuan kunjungan, baik WNI maupun WNA.
Perkembangan selanjutnya, DPR juga akan segera menetapkan
Tim Pengawas Intelijen yang beranggotakan 15 orang anggota dewan
lintas fraksi. Pembentukan tim yang merupakan amanat UU No.17
... menetapkan Tahun 2011 tentang Intelijen Negara ini diharapkan dapat mengawasi
Tim Pengawas dan mendorong kinerja aparat intelijen negara agar tetap independen.

Intelijen yang UU No. 17 Tahun 2011 mengamanatkan pengawasan terhadap intelijen
negara dilakukan secara berlapis baik internal yang dilakukan pimpinan
beranggotakan masing-masing maupun eksternal oleh DPR yang dilakukan oleh komisi

15 orang anggota yang menangani bidang intelijen dalam hal ini Komisi I. Tim Pengawas
dewan lintas fraksi. Intelijen Negara ini berasal dari perwakilan satu orang setiap fraksi dan
Pimpinan Komisi I DPR. Tim Pengawas Intelijen Negara dibentuk dalam
rangka melakukan pengawasan secara transparan dan akuntabel. Tim
akan mencermati jika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan fungsi
intelijen negara, penyelenggaraan intelijen negara yang tidak sesuai

dpr.go.id 334