Page 337 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

DPR RI 2014-2018:
DPR Di Era Media Sosial

dengan aturan yang ditetapkan UU. Tim Pengawas Intelijen Negara
dalam melaksanakan tugasnya menerima aspirasi dan pengaduan dari
masyarakat terkait penyimpangan fungsi intelijen negara.
Di luar tim-tim yang dibentuk oleh Pimpinan, ada satu isu
yang sama yang menjadi sorotan pimpinan dan beberapa AKD dalam
menjalankan fungsi pengawasan, yaitu segala hal terkait dengan
persiapan Pemerintah menghadapi lebaran tahun 2015. Pimpinan
...hal terkait dan AKD melakukan pengawasan mulai dari persiapan infrastruktur

dengan persiapan jalan, transportasi angkutan lebaran, pengawasan terhadap produk
Pemerintah makanan dan minuman menjelang lebaran, ketersediaan BBM dan

menghadapi Elpiji persiapan lebaran, hingga harga bahan pangan menjelang lebaran.
Pengawasan dilakukan melalui serangkaian RDP/RDPU ataupun
lebaran tahun 2015. kunjungan ke beberapa daerah.

Setiap panja yang dibentuk memiliki alasan tersendiri atas
pembentukannya. Seperti Panja LPP RRI dan LPP TVRI yang dibentuk
untuk melakukan revisi terhadap program berikut anggaran dari LPP
RRI dan LPP TVRI; Panja Penegakan Hukum dibentuk untuk mendalami
dan mengawasi proses penegakan hukum pada penanganan di setiap
sistem peradilan yang disampaikan ke Komisi III DPR sehingga berjalan
sesuai dengan aturan hukum yang berlaku; Panja RTRWP Kepulauan
Bangka Belitung, Sumatera Utara, Papua Barat dan Kepulauan
Riau dibentuk untuk menindaklanjuti Rencana Usulan Perubahan
Peruntukan Kawasan Hutan dalam Revisi RTRWP Kepulauan
Bangka Belitung, Sumatera Utara, Papua Barat , dan Kepulauan
Riau untuk perubahan kawasan hutan yang berdampak penting dan
cakupan luas serta bernilai strategis (DPCLS) yang disampaikan
oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada DPR;
Panja Swasembada Pangan dibentuk Komisi IV dalam rangka untuk
mengawasi ketersediaan, keterjangkauan, dan keamanan pangan di
masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh UU tentang Pangan dan
untuk meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, pembudidaya
ikan, pekebun, peternak, dan petambak garam yang selama ini telah
berkontribusi terhadap ketersediaan pangan; Panja Konektivitas
Transportasi Laut dibentuk untuk memberikan masukan kepada
pemerintah dalam mengimplementasikan program konektivitas
transportasi laut atau tol laut yang akan terus disempurnakan serta
mengawasi strategi, implementasi, output, dan outcome dari konsep
konektivitas laut atau tol laut itu agar sesuai dengan peraturan
perundang-undangan; Panja Pengawasan Kawasan Perdagangan

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 335
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018