Page 342 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018
P. 342

SEABAD RAKYAT INDONESIA
                 BERPARLEMEN




                                                                   c.   BNPB mengoptimalkan manfaat Dana Siap
                                                                        Pakai (DSP) dan dana kontijensi.
                                                                   d.   BNPB dan DPR segera menyetujui penggunaan
                                                                        dana on call (siap pakai) guna percepatan
                                                                        tanggap darurat.
                                                             2.    Aspek kebijakan:
                                                                   a.   BNPB perlu melakukan kajian pentingnya
                                                                        asuransi bencana.
                                                                   b.   BNPB berkoordinasi dengan lembaga terkait
                                                                        dalam rangka menyusun peraturan presiden

             BNPB berkoordinasi                                         terkait penetapan status bencana.
                                                                   c.   Meningkatkan kerjasama NGO internasional
                 dengan lembaga                                         serta seluruh komunitas pengg iat

                      terkait dalam                                     penanggulangan bencana untuk bahu
               rangka menyusun                                          membahu  menggalang  kepedulian dan

              peraturan presiden                                        solidaritas
                                                                   d.   kemanusiaan bagi masyarakat korban
                terkait penetapan                                       bencana.

                  status bencana.                                  e.   Segera disusun standar pelayanan minimum
                                                                        (SPM) nasional dan internasional bagi korban
                                                                        bencana dan terpenuhinya hak-hak dasar
                                                                        atas korban bencana.
                                                                   f.   Mengintegrasikan indeks risiko bencana
                                                                        dengan perencanaan dan program
                                                                        pengurangan risiko bencana dalam berbagai
                                                                        program pembangunan nasional dan
                                                                        pembangunan daerah.
                                                             3.    Aspek kelembagaan:
                                                                   a.   BNPB meningkatan penguatan BPBD baik dari
                                                                        aspek SDM, Sarana Prasarana dan dukungan
                                                                        anggaran yang bersumber dari APBN.
                                                                   b.   BNPB membentuk Unit Pelaksana Teknis
                                                                        (UTPT) di beberapa daerah rawan bencana.
                                                                   c.   Penguatan BNPB dalam menjalankan fungsi
                                                                        koordinasi, komando dan pelaksana bersama
                                                                        Kementerian dan Lembaga yang terkait.
                                                                   d.   Meningkatkan kesiapsiagaan untuk
                                                                        melakukan tindakan tanggap darurat sesuai
                                                                        dengan Standart Operating Prosedure (SOP)





                                     dpr.go.id   340
   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347