Page 344 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

dan Kapolri. Selain itu, DPR melalui Komisi juga telah memberikan
pertimbangan mengenai pencalonan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa
Penuh 29 (dua puluh sembilan) negara sahabat untuk Republik Indonesia.
Pada Tahun Sidang 2015-2016, dalam melakukan pelaksanaan
hak-hak DPR, DPR RI menggunakan hak angket dengan membentuk
Pansus Pelindo II. Pansus Angket Pelindo II telah menyampaikan laporan
sementara dalam Rapat Paripurna dan kemudian Rapat Paripurna
menyepakati untuk memperpanjang masa kerja Pansus Angket Pelindo
II. Rekomendasi yang dihasilkan oleh Pansus berdasarkan laporan
sementara adalah
1. Membatalkan perpanjangan kontrak JICT 2015-2038 antara
Pelindo II dan HPH karena terindikasi kuat telah merugikan
Negara dengan menguntungkan pihak asing serta telah
terjadi Strategic Transfer Pricing pada kontrak Pelindo II
dan HPH 1999-2019 dan karenanya kontrak ini putus dengan
sendirinya, tanpa perlu Indonesia membayar termination
value.
2. Meminta kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan
penyelidikan atas adanya dugaan Conflict of Interest dan
manipulasi yang dilakukan oleh Deutsche Bank dalam
melakukan evaluasi/valuasi selaku konsultan dan dalam
memberikan pinjaman sindikasi bank Luar Negeri selaku
kreditur. Pansus sangat merekomendasikan kepada
pemerintah untuk memberikan peringatan keras dan sanksi
kepada Deutsche Bank (DB) yang terindikasi kuat telah
melakukan fraud dan financial engineering yang merugikan
keuangan negara.
3. Terkait persoalan ketenagakerjaan di Pelindo II dan
JICT, pansus sangat merekomendasikan dihentikannya
pelanggaran terhadap UU Serikat Pekerja/Serikat
Buruh dan UU Ketenagakerjaan dengan menghentikan
praktek pemberangusan Serikat Pekerja (Union
Busting), mempekerjakan kembali karyawan yang telah
mengalami pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan
mengembalikan karyawan yang dimutasi sepihak sebagai
akibat penolakan terhadap rencana perpanjangan kontrak
pengelolaan JICT.
4. Pansus sangat merekomendasikan agar dijalankannya
putusan Mahkamah Konstitusi No, 7/PUU/XII/2014

dpr.go.id 342