Page 348 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Nomor Panitia Kerja Komisi
15 Panja Kebakaran Hutan dan Lahan Komisi IV
16 Panja Pangan dan Pupuk Komisi IV
17 Panja Nelayan dan Pencemaran Komisi IV
18 Panja HGU dan Alih Fungsi dan Kawasan Hutan Komisi IV
19 Panja Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dalam Revisi RTRW Provinsi Komisi IV
20 Panja Konektivitas Transportasi Laut Komisi V
21 Panja Keselamatan, Keamanan dan Kualitas Penerbangan Komisi V
22 Panja Pelindo II Komisi VI
23 Panja Aset BUMN Komisi VI
24 Panja Gula Komisi VI
25 Panja Pelaksanaan PMN 2015 Komisi VI
26 Panja KawasanPerdaganganBebas/FTZ Komisi VI
27 Panja PLN Komisi VI
28 Panja Minyak dan Gas (Migas) Komisi VII
29 Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1437 H/ 2016 M Komisi VIII
30 Panja Tata Kelola Dan AnggaranPendidikan Islam Komisi VIII
31 Panja BPJS Kesehatan dan Penerima Bantuan Iuran Komisi IX
32 Panja Pengupahan Komisi IX
33 Panja Rekrutmen PNS Tenaga Kesehatan Komisi IX
34 Panja Pengawasan Tenaga Kerja Asing Komisi IX
35 Panja Pengawasan Peredaran Obat dan Vaksin Komisi IX
36 Panja Bantuan Operasional Pendidikan Tinggi (BOPTN) Komisi X
37 Panja Program Indonesia Pinter (PIP) Komisi X
38 Panja Perfilman Nasional Komisi X
39 Panja Persiapan Asian Games XVIII tahun 2018 (PAG) Komisi X
40 Panja Pemasaran dan Destinasi Pariwisata Komisi X
41 Panja Beasiswa Pendidikan Tinggi Komisi X
42 Panja Pendidikan Dokter Layanan Primer (PDLP) Komisi X
43 Panja Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Komisi X
44 Panja Penerimaan Negara Tahun 2015 Komisi XI
45 Panja Pembiayaan dan Pengelolaan Utang Komisi XI

Kinerja DPR RI dalam pelaksanaan fungsi pengawasan juga tercermin
dalam keterlibatannya terhadap proses seleksi pengangkatan pejabat
publik. Pelaksanaan fungsi pengawasan dalam rangka pengangkatan
pejabat publik dilakukan dalam bentuk memberikan persetujuan di
antaranya terhadap: Anggota Komisi Yudisial, Pimpinan KPK, dan Kapolri.
Selain itu, DPR RI melalui Komisi juga telah memberikan pertimbangan
terhadap 33 (tiga puluh tiga) Calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa
Penuh (LBBP) RI untuk Negara-Negara Sahabat/Organisasi Internasional,
pemberian kewarganegaraan serta pemberian amnesti dan abolisi.
Pelaksanaan fungsi pengawasan dalam rangka pengangkatan pejabat

dpr.go.id 346