Page 343 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

DPR RI 2014-2018:
DPR Di Era Media Sosial

yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi masing-masing.
4. Aspek regulasi: Komisi VIII:
DPR akan menyiapkan Kajian dan Naskah
akademik sebagai dasar penyusunan RUU usul
inisiatif terhadap perubahan/amandemen/revisi
Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana.
5. Aspek sumber daya manusia
Perlu peningkatan kualitas dan kuantitas SDM di
lingkungan BNPB dan BPBD.
6. Aspek Sarana dan Prasarana
BNPB meningkatkan dukungan ketersediaan sarana
dan prasarana baik untuk pusat maupun daerah.
7. Aspek peran serta masyarakat:
– Sosialisasi Rencana Aksi Nasional dan Rencana
Sosialisasi Rencana Aksi Daerah dalam rangka pengintegrasian

Aksi Nasional dan dan kesinambungan program pengurangan
Rencana Aksi Daerah risiko bencana.

dalam rangka – Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan
dana bantuan sosial korban bencana yang
pengintegrasian dan bersumber dari masyarakat.

kesinambungan 8. Aspek perlindungan:
program pengurangan Perlunya penetapan standarisasi dan implementasi

risiko bencana. SPM dalam memberikan pelayanan bagi korban
bencana.
Kinerja DPR dalam pelaksanaan fungsi pengawasan juga
tercermin dalam keterlibatannya terhadap proses seleksi pengangkatan
pejabat publik, dengan selalu berusaha mengedepankan kompetensi
profesionalisme para calon yang diusulkan. Model seleksi semacam itu
juga dikombinasikan dengan pertimbangan politis secara demokratis
terkait aspirasi yang berkembang. Proses seleksi ini mengedepankan
prinsip keterbukaan antara lain dengan mengumumkan nama-
nama calon pejabat publik melalui media massa, untuk memperoleh
tanggapan publik.
Pelaksanaan fungsi pengawasan juga dilakukan dalam bentuk
memberikan persetujuan dan pertimbangan atas usulan pengangkatan
pejabat publik yaitu Panglima TNI, Kepala Badan Intelijen Negara,
Anggota Lembaga Sensor Film (LSF), Hakim Agung, Pimpinan KPK,

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 341
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018