Page 340 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018
P. 340
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
(Bupivacaine HCL) produksi Industri Farmasi PT. Kalbe
Farma, Tbk. Kasus yang merupakan Kejadian Tidak
Diharapkan (KTD) ini telah menimbulkan keresahan di
masyarakat. Berdasarkan hasil beberapa kali RDP/RDPU
dengan berbagai pihak (Menteri Kesehatan RI, Badan POM
RI; Badan Pengawas Rumah Sakit/BPRS, Komite Nasional
Keselamatan Pasien Rumah Sakit/KNKPRS, Perhimpunan
Rumah Sakit Seluruh Indonesia/PERSI, Manajemen
RS Siloam Karawaci, Tim Keselamatan Pasien Rumah
Sakit (TKPRS) RS Siloam Karawaci, Manajemen PT Kalbe
Farma, tbk. serta bagian produksi dan quality control,
Perhimpunan Dokter Anestesi, Ikatan Apoteker Indonesia
(IAI), Asosiasi Farmasi Indonesia (Gabungan Perusahaan/
GP Farmasi Indonesia), International Pharmaethical
Manufactories Group (IPMG) dan kunjungan kerja ke RS
Siloam Karawaci dan PT. Kalbe Farma Tbk, kemudian Panja
Kasus Anestesi Komisi IX memberikan rekomendasi:
• Kejadian ini adalah musibah di dalam dunia
kesehatan sehingga menjadi momentum untuk
segera melakukan perbaikan mendasar terkait
prosedur dan mekanisme penanganan kasus atau
kejadian serupa baik di Rumah Sakit maupun di
Industri Obat.
• Mendesak Pemerintah untuk mengedepankan
prinsip kehati-hatian dan praduga tidak bersalah
pada saat melakukan investigasi, sehingga tindak
...peninjauan terhadap
lanjut dan corrective action yang diambil akan tepat
berbagai aturan terkait berdasarkan data yang valid dan bukan berdasarkan
obat look alike and asumsi.
sound alike (LASA) dan • Mendesak Pemerintah untuk segera melakukan
peninjauan terhadap berbagai aturan terkait
Cara Pembuatan Obat
obat look alike and sound alike (LASA) dan Cara
yang Baik (CPOB). Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) untuk proses
produksi obat yang dilakukan pada lini yang sama
untuk mencegah kemungkinan adanya human error
dalam proses produksi.
• Mendesak Kementerian Kesehatan agar
mengalokasikan anggaran sesuai perintah undang-
undang kepada Badan Pengawas Rumah Sakit
dpr.go.id 338
