Page 335 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

DPR RI 2014-2018:
DPR Di Era Media Sosial

Sesuai dengan Pasal 27 ayat 1 PPTKLN, Kemenakertrans
harus melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi
terhadap PPTKIS yang terindikasi melakukan pelanggaran
dan mengumumkan daftar PPTKIS yang bermasalah secara
rutin dan berkala kepada masyarakat luas, dan harus
ditindak tegas bagi yang melanggar. Kemenakertrans juga
harus memperbaiki sistem asuransi dan berkoordinasi
dengan perwakilan RI di negara penempatan.
2. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga
Kerja Indonesia (BNP2TKI), Timwas TKI merekomendasikan
agar segera menyusun sistem informasi dan data
base TKI yang akurat dan terintegrasi secara online
sehingga terdapat kesamaan data TKI yang bekerja di
negara penempatan. BNP2TKI juga harus meningkatkan
koordinasi dengan Kemenakertrans, terutama Dirjen
Binapenta, sehingga kebijakan dan perlindungan TKI dapat
berjalan lebih baik, termasuk menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan masalah penghentiaan pengiriman TKI
ke kawasan Asia Pasifik dan Timur Tengah.
Tim Implementasi Reformasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia Nomor: 12/DPR RI/II/2014-2015 pada tanggal 9
...UU Nomor 17 Tahun Februari 2015. Tim ini bertugas untuk memetakan pelaksanaan fungsi

2014 tentang MPR, yang lebih diutamakan oleh DPR, guna mewujudkan DPR yang kuat,
aspiratif, dan berkualitas. Pembentukan Tim ini dimaksudkan untuk
DPR, DPD, dan DPRD
mengawal implementasi reformasi DPR yang diamanatkan dalam UU
sebagaimana telah Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana

diubah dengan UU telah diubah dengan UU Nomor 42 Tahun 2014.

Nomor 42 Tahun 2014. Ruang lingkup reformasi DPR meliputi: aspek penguatan
sistem kedewanan, aspek penguatan sistem pendukung, dan aspek
kemandirian kelembagaan legislatif. Sebagai tahap awal implementasi
reformasi, Tim memfokuskan pada aspek kemandirian kelembagaan
legislatif, yaitu mengenai kemandirian anggaran, kemandirian
pembenahan kepegawaian dan kemandirian pengelolaan sarana dan
prasarana. Hal yang dipandang paling mendesak dan memungkinkan
untuk segera dilaksanakan adalah menuju kemandirian pengelolaan
sarana prasarana.
Untuk mewujudkan kemandirian pengelolaan sarana prasarana
ini diperlukan langkah awal yang harus dilakukan. Oleh karena itu,

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 333
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018