Page 330 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018
P. 330

SEABAD RAKYAT INDONESIA
                 BERPARLEMEN




                                                         Masa-masa awal Tahun Sidang 2014–2015, tahun pertama masa
                                                  keanggotaan DPR periode 2014–2019, dalam melaksanakan tugasnya
                                                  termasuk melakukan fungsi pengawasan, DPR mengalami perlambatan.

            ...di antara dua koalisi              Perlambatan ini disebabkan belum ditemukannya kesepakatan untuk
                                                  kepentingan nasional di antara dua koalisi yang berada di DPR saat
                    yang berada di                itu, Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih. Lebih jauh lagi,

              DPR saat itu, Koalisi               ketidakahadiran Menteri dan Pejabat Eselon I ketika AKD mengundang
            Indonesia Hebat dan                   untuk melakukan rapat-rapat di DPR. Selain itu, DPR juga harus

              Koalisi Merah Putih.                melakukan penyesuaian mitra kerja di beberapa komisi karena adanya
                                                  perubahan nomenklatur kementerian di Kabinet Kerja.
                                                         Dalam Tahun Sidang 2014-2015, DPR membentuk 4 (empat)
                                                  Tim dan 38 (tiga puluh delapan) Panja. Tim dibentuk di Pimpinan
                                                  DPR sedangkan Panja dibentuk di AKD. Adapun tim yang dibentuk
                                                  di Pimpinan DPR yaitu Tim Pemantau DPR terhadap Pelaksanaan
                                                  Undang-Undang terkait Otonomi Daerah Khusus Aceh, Papua,
                                                  Papua Barat, dan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; Tim
                                                  Pengawas DPR RI terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia; Tim
                                                  Implementasi Reformasi DPR RI; dan Tim Mekanisme Penyampaian
                                                  Hak  Mengusulkan dan Memperjuangkan  Program  Pembangunan
                                                  Daerah Pemilihan.
                                                       Berikut adalah 38 Panja yang dibentuk oleh AKD dalam 1 (satu)
                                                  Tahun Sidang 2014-2-15:


                                         No.                           Panja                              AKD
                                        1     Panja Renstra Alutsista TNI                             Komisi I
                                        2     Panja Perumahan dan Pertanahan TNI                      Komisi I
                                        3     Panja Kesejahteraan Prajurit TNI                        Komisi I
                                        4     Panja Universal Service Obligation (USO) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)   Komisi I
                                              Kemenkominfo
                                        5     Panja LPP RRI dan LPP TVRI                              Komisi I
                                        6     Panja Aparatur Sipil Negara                             Komisi II
                                        7     Panja Dana Desa                                         Komisi II
                                        8     Panja Otonomi                                           Komisi II
                                        9     Panja Pilkada                                           Komisi II
                                        10    Panja Pertanahan                                        Komisi II
                                        11    Panja Penegakan Hukum                                   Komisi III
                                        12    Panja Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera   Komisi IV
                                              Utara, Papua Barat, dan Kepulauan Riau
                                        13    Panja Pencemaran Laut                                   Komisi IV
                                        14    Panja Perkebunan                                        Komisi IV
                                        15    Panja Swasembada Pangan                                 Komisi IV






                                     dpr.go.id   328
   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335