Page 333 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

DPR RI 2014-2018:
DPR Di Era Media Sosial

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sehingga terdapat benturan
antara perundang-undangan nasional dengan Undang-Undang Nomor
21 Tahun 2001.
Pemerintah Provinsi Papua Barat, DPR Papua Barat, dan MRP
Papua Barat meminta Pemerintah Pusat dapat duduk bersama dengan
mereka dengan DPR sebagai fasilitator bagi terbukanya komunikasi
Jakarta-Papua dalam kerangka otonomi khusus untuk mengatasi
...upaya percepatan berbagai permasalahan yang ada di Papua. Dialog dimaksud terkait
pembangunan di dengan upaya percepatan pembangunan di Provinsi Papua dan Papua
Barat.
Provinsi Papua dan
Kunjungan selanjutnya adalah Kunjungan Tim Pemantau ke
Papua Barat. Provinsi DIY. Kunjungan kerja Tim Pemantau DPR RI ke Provinsi

D.I. Yogyakarta dilaksanakan pada tanggal 5–6 Juni 2015. Tim
Pemantau DPR RI melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan UU
Keistimewaan DIY karena UU Keistimewaan DIY telah memberikan
perubahan dalam tata pemerintahan, kebudayaan, pertanahan, dan
tata ruang di seluruh Provinsi DIY. Selain itu, berdasarkan pada Pasal
18B UUD N RI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, Provinsi
DIY merupakan daerah yang memiliki status istimewa dan diberikan
otonomi khusus oleh negara dalam hal pemerintahan, kelembagaan,
kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang. Hasil Kunjungan ini antara
lain bahwa masih belum semua Perdais sebagaimana yang diamanatkan
UU Keistimewaan DIY dapat ditetapkan. Adapun Perdais yang telah
ditetapkan adalah Perdais DIY No. 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan
Dalam Urusan Keistimewaan DIY sebagaimana telah diubah dengan
Perdais No. 1 Tahun 2015; danPerdais DIY No. 2 Tahun 2015 tentang
Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas, dan
wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur. Dari aspek substansi, masih
ada perbedaan persepsi atas pemahaman atas UU No. 13 Tahun 2012
dan PMK No. 103/PMK.07/2013 tentang tata cara pengalokasian dan
penyaluran dana keistimewaan DIY, termasuk atas tahapan penyaluran
dana keistimewaan (Danais). Terkait Raperdais Pertanahan, substansi
yang diatur meliputi pertama, tanah kasultanan dan tanah kadipaten
merupakan bagian dari pertanahan nasional. Kedua, Tanah kasultanan
dan tanah kadipaten dilakukan inventarisasi, pendaftaran, sertifikasi,
serta pemanfaatan oleh masyarakat.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 331
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018