Page 338 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018
P. 338
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
Bebas (FITZN) dibentuk untuk mengetahui sampai sejauhmana kesiapan
pemerintah daerah dalam menerima kegiatan investasi di daerah
tersebut; Panja Pengawasan Pelaksanaan Penyertaan Modal Negara
(PMN) pada BUMN dibentuk untuk mengawasi atas anggaran PMN
...Panja BPJS Kesehatan yang telah disetujui karena adanya kecenderungan dalam pelaksanaan
program kerja BUMN-BUMN yang menjadi mitra Komisi VI melakukan
dibentuk bertujuan
perubahan program kerja yang telah disetujui oleh Komisi VI DPR; Panja
untuk mendapatkan Minerba dibentuk untuk membahas program kerja Pemerintah terkait
gambaran secara kebijakan mineral batubara yang selama ini dilakukan antara lain tentang
komprehensif tentang penciutan luas wilayah KK dan PKP2B, evaluasi IUP yang tidak melakukan
operasi, kelanjutan rekonsiliasi IUP clear and clean (CNC) dan IUP
evaluasi pelaksanaan
non-clearand clear (Non-CNC), hilirisasi mineral di dalam negeri; Panja
JKN oleh BPJS Migas dibentuk untuk membahas tata kelola migas dan ekspor impor
Kesehatan tahun 2014... migas; Panja BPJS Kesehatan dibentuk bertujuan untuk mendapatkan
gambaran secara komprehensif tentang evaluasi pelaksanaan JKN oleh
BPJS Kesehatan tahun 2014 dari berbagai pihak, mendapatkan informasi
tentang kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan
BPJS Kesehatan serta upaya yang telah dilakukan Pemerintah untuk
mengatasi kendala tersebut, mendapatkan informasi dan gambaran
yang komprehensif tentang peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari
berbagai pihak, dan mendapatkan masukan dari beberapa pemangku
kepentingan (stakeholder) mengenai penyelenggaraan program JKN
yang ideal, khususnya terkait Iuran untuk PBI dan Non-PBI, Sarana
dan Prasarana Pelayanan Kesehatan serta Sumber Daya Manusia (SDM)
Kesehatan, Sistem Pelayanan Kesehatan, CoB dan hal-hal penting lainnya
terkait pelayanan kesehatan kepada masyarakat; dan panja-panja lainnya.
Sebagian besar panja pengawasan yang dibentuk oleh AKD
tersebut belum menghasilkan keputusan dan memberikan rekomendasi,
karena baru dibentuk pada Masa Persidangan III dan IV. Selain juga
karena alasan-alasan lain seperti Panja Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi (RTRWP) Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Utara, Papua
Barat, dan Kepulauan Riau yang sampai akhir Masa Sidang IV belum
memberikan keputusan dan rekomendasi karena adanya pertimbangan
kehati-hatian dalam menetapkan alih fungsi kawasan hutan dan
kemanfaatan bagi orang banyak.
Meskipun begitu, ada tiga panja pengawasan yang telah berhasil
menyelesaikan tugasnya dan mengeluarkan beberapa keputusan, yaitu:
a) Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).
Panja BPIH menghasilkan keputusan yang banyak ditunggu
dpr.go.id 336
