Page 346 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018
P. 346

SEABAD RAKYAT INDONESIA
                 BERPARLEMEN




                                                       Pada Tahun Sidang 2015-2016, Pimpinan DPR RI membentuk 8
                                                  (delapan) Tim. Tim tersebut  adalah:
                                                       1)    Tim Pengawas DPR RI tentang Otonomi Khusus Aceh,
                                                             Papua, dan DIY;
                                                       2)    Tim Penguatan Diplomasi Parlemen;
                                                       3)    Tim Implementasi Reformasi DPR RI;
                                                       4)    Tim Pengawas DPR RI terhadap Perlindungan TKI;
                                                       5)    Tim Pengawas Penyelenggaraan Ibadah Haji;
                                                       6)    Tim Pemantau dan Evaluasi Usulan Program Pembangunan
                                                             Daerah Pemilihan (UP2DP);
                                                       7)    Tim Pengawas DPR RI tentang Pembangunan Daerah
            Hal-hal penting yang                             Perbatasan; dan
              perlu mendapatkan                        8)    Tim Pengawas DPR RI tentang Vaksin Palsu.

                      perhatian dari                   Sebagian dari tim tersebut merupakan tim lanjutan yang
                                                  berasal dari tahun sidang sebelumnya yang mana sebagian sudah
             seluruh masyarakat...
                                                  melaksanakan tugasnya, sebagian lainnya masih melangsungkan
                                                  tugasnya. Sisanya adalah tim yang baru dibentuk. Hal-hal penting yang
                                                  perlu mendapatkan perhatian dari seluruh masyarakat terkait dengan
                                                  pelaksanaan kinerja Tim dalam melaksanakan fungsi pengawasan DPR
                                                  RI di antaranya yaitu:
                                                       1.    Tim Otonomi Khusus Aceh, Papua, DIY
                                                             Tim ini merupakan lanjutan dari tim pengawasan yang
                                                             dibentuk tahun sebelumnya, yaitu pada tahun sidang I 2014
                                                             - 2015. Untuk tahun sidang II 2015 - 2016, rekomendasi
                                                             yang telah dikeluarkan oleh tim tersebut, yaitu:
                                                             a.    Rekomendasi Tim terhadap Otonomi Khusus Aceh
                                                             b.    Rekomendasi Tim terhadap Otonomi Khusus Papua
                                                             c.    Rekomendasi Tim terhadap Otonomi Khusus DIY
                                                       2.    Tim Implementasi Reformasi DPR RI
                                                             Tim ini merupakan lanjutan dari tim yang dibentuk pada
                                                             Tahun Sidang I, 2014-2015. Dalam tahun pertama kegiatan
                                                             Tim Implementasi Reformasi DPR RI terdapat beberapa
                                                             capaian baik pada aspek kelembagaan DPR RI maupun
                                                             pada sistem pendukung. Pada aspek kelembagaan telah
                                                             dihasilkan dokumen rencana awal implementasi penataan
                                                             kawasan Parlemen, menyenggarakan sayembara desain
                                                             kawasan, dan telah dialokasikan anggaran dalam APBN
                                                             untuk kebutuhan kegiatan impelemtasi awal.
                                                             Pada aspek sistem pendukung, terdapat capaian antara





                                     dpr.go.id   344
   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351