Page 349 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

DPR RI 2014-2018:
DPR Di Era Media Sosial

publik juga dilakukan dengan memilih sesuai ketentuan perundangan
yang melandasinya, di antaranya terhadap Calon Anggota Ombudsman
RI Periode 2016-2021 Calon Dewan Pengawas (Dewas) LPP RRI Periode
2016-2021, Calon Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Calon
Anggota Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, dan Calon Komisioner
Komisi Penyiaran Indonesia periode 2016-2019.
Pada Tahun Sidang 2016-2017, dalam tugasnya melakukan
fungsi pengawasan, DPR membentuk Tim, Panitias khusus (Pansus)
Non-RUU dan Panitia Kerja (Panja). Kesemua itu dilakukan untuk
menjawab berbagai aspirasi/pengaduan dari masyarakat yang

...Tahun Sidang masuk ke DPR, baik melalui Sekretariat Jenderal (Bagian Pengaduan
Masyarakat dan Bagian Hubungan Masyarakat) ataupun ke AKD.
2016-2018,
Dari pengaduan-pengaduan tersebut, pada Tahun Sidang 2016-2018,
Pimpinan DPR Pimpinan DPR membentuk 7 (tujuh) Tim, yaitu:
membentuk 7 1. Tim Implementasi Reformasi DPR RI;

(tujuh) Tim... 2. Tim Pengawas DPR RI terhadap Perlindungan Pekerja
Migran Indonesia;
3. Tim Pemantau DPR RI terhadap Pelaksanaan UU Nomor 11
Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan UU Nomor 21
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua,
serta Pelaksanaan UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Tm Pemantau dan Evaluasai Program Pembangunan
Daerah Pemilihan(UP2DP);
5. Tim Penguatan Diplomasi Parlemen;
6. Tim Pengawas DPR RI tentang Pembangunan Daerah
Perbatasan
7. Tim Pengawas DPR RI terhasap Penyelenggaraan Ibadah
Haji.
Keberadaan tim pengawasan ini adalah untuk melakukan
pengawasan terhadap berbagai kebijakan yang dihasilkan baik oleh
Pemerintah maupun di internal DPR. Hal ini bertujuan agar dapat
dipastikan kemanfaatannya bagi seluruh masyarakat.
Pada Tahun Sidang 2016-2017, DPR membentuk dua Pansus.
Pansus tersebut adalah Pansus Angket DPR RI tentang Pelindo
II (Pansus Pelindo II dan Pansus tentang Hak Angket terhadap
Pelaksanaan dan Kewenangan KPK (Pansus Angket KPK).
Keinginan untuk membentuk Pansus KPK dimulai sejak Rapat
Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI dengan Komisi Pemberantasan

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 347
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018