Page 353 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

DPR RI 2014-2018:
DPR Di Era Media Sosial

14 Februari 2018. Berbagai kegiatan telah dilakukan oleh Pansus
dalam rangka mencari masukan substansi yang diperlukan, antara
lain melalui: kegiatan RDP dengan lembaga terkait seperti BPK RI,
Wakapolri, APPSI, Apkasi, Apeksi, ADPSI, Adkasi, Adeksi; kegiatan
RDPU dengan berbagai kalangan akademisi, pakar, tokoh masyarakat,
aktivis, dan LSM; serta kunjungan kerja ke Lapas Sukamiskin, Mabes
Polri, LPSK, Peradi, Ikatan Hakim Indonesia, Persatuan Jaksa Indonesia,
Ikatan Sarjana dan Profesi Perpolisian, Tim Puslabfor Bareskrim Polri.
Dari berbagai kegiatan tersebut, Pansus mengeluarkan rekomendasi
terkait penguatan KPK pada aspek kelembagaan, kewenangan, tata
kelola SDM, dan anggaran.
Dari aspek kelembagaan, Pansus merekomendasikan agar
KPK menyempurnakan struktur organisasi KPK sesuai tugas dan

...menyempurnakan kewenangan KPK sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang meliputi
struktur organisasi koordinasi, supervisi, penindakan, pencegahan, dan monitoring.

KPK sesuai tugas Selain itu, diharapkan agar KPK meningkatkan kerja sama dengan
dan kewenangan lembaga penegak hukum serta lembaga lainnya seperti BPK, LPSK,

KPK sebagaimana PPATK, Komnas HAM, dan perbankan. KPK juga disarankan untuk
membentuk lembaga pengawas independen melalui mekanisme yang
diatur dalam UU No. diatur sendiri oleh KPK, yang keanggotaannya berasal dari unsur

30 Tahun 2002... internal dan eksternal KPK.
Dari aspek kewenangan, Pansus menyarankan agar KPK
membangun jejaring kerja yang kuat dan menempatkan kepolisian
dan kejaksaan sebagai “counterpartner” yang kondusif sehingga
pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
KPK juga disarankan untuk lebih memperhatikan prinsip-prinsip hak
asasi manusia dan mengacu pada hukum acara pidana yang berlaku
serta memperhatikan pula peraturan perundangan lainnya dalam
menjalankan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap
tindak pidana korupsi. KPK disarankan agar dapat membangun sistem
pencegahan yang sistematis yang dapat mencegah terjadinya korupsi
kembali terulang.
Dari aspek anggaran, Pansus mengharapkan agar KPK
meningkatkan dan memperbaiki tata kelola anggarannya sesuai dengan
hasil rekomendasi BPK. Selain itu, Pansus juga mendorong peningkatan
anggaran KPK untuk mengoptimalkan fungsi pencegahan.
Dari aspek tata kelola SDM, Pansus mengharapkan agar KPK
memperbaiki tata kelola SDMnya dengan memperhatikan peraturan

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 351
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018