Page 356 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018
P. 356
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
Pimpinan DPR bertugas mewakili DPR dan/atau alat kelengkapan DPR
di Pengadilan. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Pimpinan DPR
membentuk Tim Kuasa Hukum untuk mewakili DPR dalam Persidangan
di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan memberikan
kuasa kepada Pimpinan dan/atau anggota Alat kelengkapan Dewan
yang membahas UU yang diuji materiil dan/atau formiil di Mahkamah
Konstitusi dengan didampingi Pimpinan dan Anggota Komisi Bidang
Hukum. Pimpinan DPR dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia Nomor 341/PIMP/I/2014 – _2015 telah
membentuk Tim Kuasa DPR yang memiliki tugas mewakili DPR untuk
menghadiri dan mengikuti persidangan pengujian materiil dan/atau
formil UU terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi. Tim Kuasa DPR
dimaksud terdiri dari Pimpinan dan/atau Anggota Alat kelengkapan
Dewan yang membahas UU yang diuji terhadap UUD NRI Tahun 1945
dengan didampingi oleh Pempinan dan/atau Anggota Komisi Bidang
Hukum.
Sedangkan untuk penanganan gugatan perdata dan TUN di
pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Pimpinan DPR melalui
...59 (lima puluh Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
sembilan) perkara Nomor 342/PIMP/I/2014 – 2015 telah membentuk Tim Kuasa Hukum
DPR dengan menunjuk Pejabat dan/atau Pegawai Sekretariat Jenderal
permohonan pengujian
DPR yang tugas dan fungsinya membidangi urusan hukum. Dalam
UU terhadap UUD NRI tahun sidang 2014 – 2015, DPR telah menerima permintaan dari Majelis
Tahun 1945 dengan Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan Keterangan lisan
jumlah UU yang diuji dan/atau tertulis atas 59 (lima puluh sembilan) perkara permohonan
pengujian UU terhadap UUD NRI Tahun 1945 dengan jumlah UU yang
sebanyak 40 UU.
diuji sebanyak 40 UU. Sedangkan untuk perkara perdata DPR telah
menerima 3 (tiga) Salinan gugatan perdata dari Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan dan 1 (satu) salinan gugatan perdata dari Pengadilan
Negeri Padang.
Adapun jumlah 4 perkara dalam Tahun Sidang 2014–2015 sebagai
berikut:
1. Perkara 613/Pdt.G/2014 PN.Jkt.Sel
2. Perkara 765/Pdt.G/2014 PN.Jkt.Sel
3. Perkara 229/Pdt.G/2015 PN. Jkt.Sel
4. Perkara 08/Pdt.G/2015/PN.PDG
Keempat perkara perdata tersebut pokok gugatannya sama
yaitu mengenai Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (onrecht
matigde overheid daad) dan sampai saat laporan kinerja ini disusun,
dpr.go.id 354
