Page 359 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

DPR RI 2014-2018:
DPR Di Era Media Sosial

permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan
Rakyat, DPR RI, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden.
Dalam melaksanakan kewajiban tersebut, Pimpinan DPR RI telah
membentuk Tim Kuasa DPR RI yang memiliki tugas mewakili DPR RI
untuk menghadiri dan mengikuti persidangan pengujian materiil dan/
atau formil UU terhadap UUD Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi. Tim
Kuasa DPR RI dimaksud terdiri dari Pimpinan dan/atau Anggota Alat
Kelengkapan Dewan yang membahas UU yang diuji dengan didampingi
oleh Pimpinan dan/atau Anggota Komisi Bidang Hukum.
Untuk mendukung tugas DPR RI dalam penanganan perkara di
Mahkamah Konstitusi, saat ini DPR RI telah memiliki Badan Keahlian
DPR RI berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia, yang didalamnya antara lain terdapat Pusat
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Sistem pendukung DPR RI
ini membantu kinerja DPR RI dalam memberikan keterangan tertulis/
lisan di Mahkamah Konstitusi agar lebih menjawab permasalahan yang
diajukan oleh pemohon/masyarakat dengan berdasarkan pada fakta
dalam proses pembahasan RUU yang terurai dalam Risalah Rapat
Pembahasan RUU dan memberikan pemahaman filosifis, yuridis,
dan sosiologis saat perumusan ketentuan dalam suatu UU yang
dimohonkan pengujian materil di Mahkamah Konstitusi.
Sepanjang Tahun Sidang 2015-2016, DPR RI menerima sebanyak
99 perkara (sampai dengan tanggal 22 Juli 2016) permohonan pengujian
Sepanjang Tahun UU terhadap UUD Tahun 1945 dengan undang-undang yang diuji

Sidang 2015-2016, DPR sebanyak 81 undang-undang.

RI menerima sebanyak Dalam Tahun Sidang 2015–2016 ini, perkara permohonan
pengujian UU terhadap UUD Tahun 1945 yang telah diputus oleh
99 perkara (sampai
Mahkamah Konstitusi sebanyak 16 perkara (sampai dengan tanggal
dengan tanggal 22 Juli 22 Juli 2016), yang terbagi atas perkara yang diputus dengan amar

2016) permohonan putusan ditolak, tidak dapat diterima, dan dikabulkan.

pengujian UU terhadap Dari 99 perkara permohonan pengujian UU terhadap UUD Tahun
1945 sepanjang Tahun Sidang 2015-2016, hanya 3 putusan Mahkamah
UUD Tahun 1945...
Konstitusi yang mengabulkan permohonan pengujian UU terhadap
UUD Tahun 1945. Dalam 3 putusan Mahkamah Konstitusi itu pun hanya
2 UU yang diujimateriilkan, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 357
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018