Page 361 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

DPR RI 2014
-
DPR RI 2014-2018:2018:
a Media So
i Er
DPR Di Era Media Sosialsial
DPR D
membentuk RUU sangat diharapkan, agar pemohon dan masyarakat
dapat mengetahui dasar pemikiran dan alasan terhadap suatu norma
atau subtansi dalam UU yang dimohonkan pengujian materil di
Mahkamah Konstitusi.
Permohonan pengujian UU terhadap UUD Tahun 1945 di
...pengajuan Mahkamah Konstitusi hendaknya bukan merupakan ukuran kualitas

permohonan uji suatu undang-undang yang dibuat oleh DPR RI dan Pemerinrah selaku
materiil yang tidak legislator. Hal ini dikarenakan dalam prakteknya terdapat pengajuan
permohonan uji materiil yang tidak bersifat konstitusional dijadikan
bersifat konstitusional
sebagai alasan pengajuan permohonan pengujian UU terhadap UUD
dijadikan sebagai 1945. Padahal dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

alasan pengajuan tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa pemohon dalam
permohonan pengujian UU terhadap UUD Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi adalah

pengujian UU pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya
terhadap UUD 1945. dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Pemohon wajib menguraikan
dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya yang dirugikan.
Disadari bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan
mengikat sehingga ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang
dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 berakibat hukum tidak
memiliki kekuatan hukum mengikat. Hal ini tentunya akan menyebabkan
kekosongan hukum. Untuk mengatasi hal ini, DPR RI sebagai pemegang
kekuasaan membentuk undang-undang berkewajiban mengubah
(mengamandemen) ayat, pasal, atau bagian tersebut. Tindak lanjut
atas putusan Mahkamah Konstitusi ini merupakan salah satu materi
muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang sebagaimana diatur
dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (1) huruf b Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan yang menyatakan bahwa tindak lanjut atas putusan Mahkamah
Konstitusi tersebut dilakukan oleh DPR RI atau Presiden. Perubahan atau
penggantian UU sebagai akibat putusan Mahkamah Konstitusi dimuat
dalam daftar kumulatif terbuka Program Legislasi Nasional.
Sepanjang Tahun Sidang 2016-2017, DPR RI telah memberikan
32 (tiga puluh dua) Keterangan DPR RI atas permohonan perkara
pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 kepada Mahkamah
Konstitusi, yakni:
1. Keterangan DPR RI atas perkara Nomor 39/PUU-XIV/2016
mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983
tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 359
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018