Page 365 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018
P. 365
DPR RI 2014-2018:
DPR Di Era Media Sosial
32. Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 28/PUU-XV/2017
mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Dalam Tahun Sidang 2017–2018, DPR RI telah memberikan
51 (lima puluh satu) Keterangan DPR RI atas permohonan perkara
pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 kepada
...10 perkara
Mahkamah Konstitusi. Jumlah perkara yang diputus oleh Mahkamah
dikabulkan, 22 Konstitusi dalam Masa Persidangan I s.d. V Tahun Sidang 2017–2018 (16
perkara ditolak, dan Agustus 2017 s.d. 15 Agustus 2018) berjumlah 66 perkara, yang terdiri
34 perkara tidak dapat dari 10 perkara dikabulkan, 22 perkara ditolak, dan 34 perkara tidak
dapat diterima. Sedangkan 4 perkara ditetapkan ditarik kembali. Secara
diterima. Sedangkan
garis besar rekapitulasi Putusan dan Penetapan Mahmakah Konstitusi
4 perkara ditetapkan dalam Masa Persidangan I s.d. V Tahun Sidang 2017–2018 (16 Agustus
ditarik kembali. 2017 s.d. 15 Agustus 2018) diuraikan sebagai berikut:
Putusan Dikabulkan: 10 Perkara
1. Perkara Nomor 10/PUU-XV/2017 mengenai Pengujian
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek
Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013
tentang Pendidikan Kedokteran.
2. Perkara Nomor 53/PUU-XV/2017 mengenai Pengujian
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum.
3. Perkara Nomor 61/PUU-XV/2017 mengenai Pengujian
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum.
4. Perkara Nomor 63/PUU-XV/2017 mengenai Pengujian
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994,
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan.
5. Perkara Nomor 66/PUU-XV/2017 mengenai Pengujian
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum.
6. Perkara Nomor 93/PUU-XV/2017 mengenai Pengujian
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 363
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
