Page 369 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018
P. 369

DPR RI 2014-2018:
                                                                                             DPR Di Era Media Sosial




                                                       6.    Perkara Nomor 46/PUU-XV/2017 mengenai Pengujian
                                                             Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang
                                                             Ombusman Republik Indonesia.
                                                       7.    Perkara Nomor 57/PUU-XV/2017 mengenai Pengujian
                                                             Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan
                                                             Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
                                                             Mahkamah Konstitusi.
                                                       8.    Perkara Nomor 59/PUU-XV/2017 mengenai Pengujian
                                                             Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
                                                             Umum.
                                                       9.    Perkara Nomor 62/PUU-XV/2017 mengenai Pengujian
                                                             Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
                                                             Umum.
                                                       10.   Perkara Nomor 67/PUU-XV/2017 mengenai Pengujian
                                                             Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
                                                             Umum.
                                                       11.   Perkara Nomor 70/PUU-XV/2017 mengenai Pengujian
                                                             Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
                                                             Umum.
                                                       12.   Perkara Nomor 71/PUU-XV/2017 mengenai Pengujian
                                                             Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
                                                             Umum.
                                                       13.   Perkara Nomor 72/PUU-XV/2017 mengenai Pengujian
                                                             Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
                                                             Umum.
                                                       14.   Perkara Nomor 74/PUU-XV/2017 mengenai Pengujian
                                                             Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.
                                                       15.   Perkara Nomor 75/PUU-XV/2017 mengenai Pengujian
                                                             Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
                                                             Umum.
                                                       16.   Perkara Nomor 82/PUU-XV/2017 mengenai Pengujian
                                                             Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang
                                                             Pemasyarakatan.
                                                       17.   Perkara Nomor 90/PUU-XV/2017 mengenai Pengujian
                                                             Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan
                                                             Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015  tentang
                                                             Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
                                                             Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
                                                             Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.





                         SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT   367
                           REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374