Page 374 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

kebutuhan penataan kawasan gedung DPR merupakan salah
satu prioritas kegiatan guna menciptakan iklim kondusif
bekerja Anggota DPR dalam memperjuangkan aspirasi
masyarakat. Esensi dari Renstra ini adalah bagaimana DPR
Esensi dari Renstra
menjadi lembaga perwakilan yang modern yang ditunjukkan
ini adalah bagaimana dengan mudahnya masyarakat mengakses informasi di

DPR menjadi DPR, DPR mengimplemantasikan sistem informasi dan
lembaga perwakilan teknologi dan DPR yang benar-benar menjalankan fungsi
representasinya. Lebih jauh lagi, untuk memperkuat
yang modern...
kebutuhan substansi dan memperlancar pelaksanaan tugas
Anggota DPR sebagai upaya meningkatkan kinerja lembaga
DPR, BURT telah menetapkan bahwa setiap Anggota DPR
telah didukung oleh 5 (lima) orang Tenaga Ahli dan 2 (dua)
orang Asisten Anggota DPR. 402
B. Penegakan Kode Etik
Mahkamah Kehormatan Dewan atau disingkat MKD
merupakan salah satu alat kelengkapan dewan yang bersifat
tetap. MKD pada periode sebelumnya bernama Badan
Kehormatan. Perubahan nomenklatur dari BK menjadi MKD
tidak semata-mata perubahan nama saja, tetapi juga terdapat
peningkatan kewenangan terhadap MKD. Perubahan ini
sejalan dengan penggantian Undang-undang Nomor 27

402 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Agustus 2015. Ringkasan Laporan Kinerja DPR
(1 Oktober 2014 – 13 Agusus 2015). Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, hlm.
61-64

DPR ada tanggal 25 September pembentukan Tim Pengawas intelijen
2014, Ketua Komisi I DPR
Membentuk RI, Bapak Mahfudz Siddiq Negara sebagaimana penugasan Badan
Musyawarah (Bamus) DPR RI tanggal
Tim Pengawas Pmengeluarkan pernyataan 11 Oktober 2012 yang menugaskan
tentang rencana Komisi I DPR untuk
Komisi I DPR RI untuk menyusun dan
Intelijen Negara membentuk Tim Pengawas intelijen membahas Peraturan DPR RI tentang
Negara yang mana tugasnya nanti adalah Tim Pengawas Intelijen Negara di DPR
untuk mengawasi para intelijen negara RI. Tim Pengawas intelijen Negara
dalam menjalankan tugasnya di lapangan. itu didasarkan pada UU 17 tahun
Pembentukan Tim Pengawas Intelijen 2011 pasal 43 ayat 2 dan 3 tentang
Negara ini merupakan proyek yang intelijen Negara. Dalam Pasal 43 ayat
telah dimulai sejak tahun 2012, di mana (3) Undang-undang Intelijen Negara
Komisi I DPR pada periode sebelumnya, diatur bahwa dalam melaksanakan
2009-2014 telah selesai menyusun dan pengawasan, komisi membentuk tim
membahas Peraturan DPR RI tentang pengawas tetap yang terdiri atas

dpr.go.id 372