Page 377 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018
P. 377

DPR RI 2014-2018:
                                                                                             DPR Di Era Media Sosial




                                                             Dalam perkembangannya, untuk mendukung proses
                                                          penyelidikan dan verifikasi yang dilakukan oleh MKD, maka
                                                          dibuatlah peraturan sebagai penguatnya. Peraturan itu
              ...MKD melaksanakan                         tercantum dalam Pasal 10 Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun
          fungsi penegakan Kode                           2015 tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan

                 Etik demi menjaga                        yang menyebutkan “MKD wajib merahasiakan materi aduan
                                                          dan proses verifikasi sampai dengan perkara diputus”. Lebih
                       keluhuran dan
                                                          jauh lagi., setelah pengesahan Peraturan DPR RI Nomor 1
             kehormatan martabat                          Tahun 2015 tentang Kode Etik dan Peraturan DPR RI Nomor
                   Anggota Dewan.                         2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan
                                                          Dewan, MKD melaksanakan fungsi penegakan Kode Etik
                                                          demi menjaga keluhuran dan kehormatan martabat Anggota
                                                          Dewan. Fungsi tersebut terbagi kepada 3 (tiga) kinerja
                                                          sistemik, yaitu:
                                                          1.    Sistem Penindakan
                                                                Sistem penindakan adalah sistem kinerja yang terkait
                                                                dengan fungsi, tugas dan wewenang MKD dalam
                                                                menindaklanjuti perkara-perkara pengaduan maupun
                                                                tanpa pengaduan yang melibatkan Anggota Dewan.
                                                                Fungsi tersebut terurai dalam tugas dan wewenang
                                                                verifikasi, penyelidikan dan pemberian keputusan.
                                                          2.    Sistem Pencegahan
                                                                Sistem pencegahan adalah sistem kinerja yang terkait
                                                                dengan upaya MKD dalam menjaga keluhuran dan
                                                                kehormatan martabat Anggota DPR. Kinerja tersebut




                   intelijen melakukan penangkapan dan   dan  pengambilan  sumpah  jabatan  14   11.  Ahmad Zainuddin (PKS)
                   penahanan, serta penyadapan tanpa izin   anggota  Tim Pengawas Intelijen  DPR.   12.  A. Dimyati Natakusumah
                   pengadilan yang tidak diatur dalam UU .390  Berikut adalah 14  nama anggota Tim   (PPP)
                        Meski begitu, butuh empat   Pengawas Intelijen DPR yang dilantik:  13.  Supiadin  Aries  Saputra
                   tahun untuk mengesahkan pembentukan   1.   Mahfudz Siddiq                  (NasDem)
                   Tim Pengawas Intelijen DPR. Baru pada    (Ketua, PKS)                   14.  M. Arief S udi tomo
                   tanggal 26 Januari 2016, pada Rapat   2.  Tantowi Yahya (Golkar)           (Hanura)
                   Paripurna DPR, dilaksanakan pengesahan   3.  Asril Tandjung (Gerindra)  Keseluruh anggota tersebut
                                                         4.  Hanafi Rais (PAN)       berasal dari Komisi I DPR yang mana
                   390   Lihat Resty Armenia, Selasa 16 Juni   5.  Tb. Hasanudin (PDIP)  komisi ini mengawasi sektor pertahanan,
                     2015.  https://www.cnnindonesia.com/
                     nasional/20150616141606-20-60312/   6.  A. Fernandez            luar negeri, komunikasi dan informatika,
                     kepala-bin-dukung-rencana-dpr-
                     bentuk-tim-pengawas-intelijen, dan   7.   Ahmad Muzani (Gerindra)  serta intelijen. Rapat paripurna ini
                     Abi  Sarwanto,  Selasa  26  Januari  2016,
                     https://w w w.cnnindonesia.com/     8.  Djoko Udjianto (Demokrat)  dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fadli
                     nasional/20160126122757-32-106713/dpr-
                     ambil-sumpah-14-anggota-tim-pengawas-  9.  Budi Youyastri (PAN)  Zon sedangkan pelantikannya dilakukan
                     intelijen, diunduh pada 1 September 2018,
                     pukul 14.30 WIB.                    10.  Syaiful Bahri Ansori (PKB)  oleh Ketua DPR Ade Komarudin.



                         SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT   375
                           REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382