Page 376 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 berupa pemberian
persetujuan tertulis terhadap pemanggilan dan
permintaan keterangan terhadap Anggota DPR yang
diduga melakukan tindak pidana umum;
– Dalam menindaklanjuti perkara yang berakibat
sanksi pemberhentian terhadap Anggota DPR,
MKD membentuk panel yang berasal dari Anggota
Mahkamah Kehormatan Dewan dan unsur masyarakat.
Sepanjang Tahun Sidang 2014-2015, dari masa sidang I
sampai IV, diketahui terjadi 13 (tiga belas) perkara pengaduan
yang masuk ke MKD, yaitu:
1. 4 (empat) perkara sudah diambil keputusan dengan
Putusan Tidak terbukti melakukan pelanggaran etik
yang dituduhkan dan 2 (dua) perkara telah diumumkan
dalam Rapat Paripurna tanggal 3 Juni 2015, sedangkan
2 (dua) perkara yang lain akan diumumkan pada masa
persidangan berikutnya.
2. 7 (tujuh) perkara masih dalam proses
3. 1 (satu) perkara tidak ditindaklanjuti, yaitu Pengaduan
terhadap Anggota yang diduga melakukan
penyalahgunaan wewenang
4. 1 (satu) perkara masih dalam proses verifikasi 404

404 Lengkapnya lihat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Agustus 2015. Ringkasan
Laporan Kinerja DPR (1 Oktober 2014 – 13 Agusus 2015). Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia, hlm. 65-67

DPR rahasia Negara akan tetap terjamin pengawasan internal menjadi bagian
389
Membentuk kerahasiaanya. penting agar tidak menjadi intelijen
Apresiasi juga datang dari
mampu bekerja dengan baik dan bisa
Tim Pengawas Kepala BIN saat itu, Marciano Norman. meminimalisasi kesalahan sesuai dengan
pedoman yang ada. Pendapat tambahan
Ia mendukung rencana DPR tersebut
Intelijen Negara dan menilai bahwa pengawas intelijen datang dari Wakil Ketua Komisi I
memang harus dibentuk. Dalam menjalin Hanafi Rais. Ia mengatakan bahwa
koordinasi bersama pengawas intelijen, Tim Pengawas Intelijen akan bersifat
eksternal atau berada di luar dari
Badan Intelijen Negara, sebab BIN telah
389 Lihat Iqbal Fadil. Selasa, 16 Juni
2015. https://www.merdeka.com/ memiliki lembaga pengawas sendiri
peristiwa/pro-kontra-pembentukan-
tim-pengawas-bin-oleh-dpr.html, dalam bentuk Dewan Kehormatan.
dan Widian Vebriyanto. Selasa,
16 Juni 2015https://politik.rmol.co/ Salah satu contoh pelanggaran atau
read/2015/06/16/206419/Inilah-Tugas-
Tim-Pengawas-Intelijen-Bentukan- penyalahgunaan wewenang yang
Komisi-I-DPR-, diunduh pada 1
September 2018, pukul 14.30 WIB. dimaksud oleh Hanafi Rais adalah misal

dpr.go.id 374