Page 378 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

ditunjukkan dengan berbagai kegiatan sosialisasi yang
dilakukan dalam rangka memberi pemahaman dan
pencerahan tentang Kode Etik dan Tata Beracara MKD.
Pemahaman dan pencerahan tersebut disampaikan
kepada Badan Kehormatan di berbagai kabupaten,
kota, dan provinsi. Selain sosialisasi Kode Etik dan
Tata Beracara dalam lingkup internal, MKD juga
mengadakan sosialisasi dalam lingkup eksternal,
khususnya lembaga-lembaga yang berkaitan langsung
dengan kinerja MKD, seperti Kepolisian, Kejaksaan
serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sosialisasi
ini diperlukan mengingat beberapa tugas dan
wewenang MKD membutuhkan kerja sama dengan
lembaga-lembaga tersebut.
3. Sistem Administrasi
Dengan adanya perubahan nomenklatur dari BK
menjadi MKD, hal ini mengharuskan dilakukannya
perubahan dalam tatanan administrasi kesekretariatan
sebagai penunjang kinerja MKD secara keseluruhan.
Perubahan tersebut terkait dengan kebutuhan
penambahan pegawai, ruangan, sistem data base dan
fasilitas teknologi informasi yang memadai.
Pada Tahun Sidang 2014-2015,dan tahun-tahun sidang
seterusnya, DPR terus berupaya mendekatkan dirinya dengan
masyarakat umum secara langsung. Upaya pendekatan
kepada masyarakat secara langsung ini merupakan bagian
dari upaya penguatan DPR pada bidang kehumasan.
Penguatan tersebut dilakukan dalam bentuk kegiatan
rutin yang terbagi atas 2 (dua) bagian besar yaitu kegiatan
kehumasan dan kegiatan pemberitaan. Setjen DPR secara
periodik dan rutin berusaha melakukan kegiatan agar
masyarakat lebih mengenal wakil mereka yang duduk di
DPR yaitu melalui penerimaan kunjungan, baik dari kalangan
pelajar di tingkat pendidikan paling dasar sampai perguruan
tinggi maupun dari kalangan masyarakat umum. Kegiatan
penerimaan kunjungan ini dijadikan Setjen DPR sebagai media
untuk mengkomunikasikan kepada masyarakat mengenai
segala kegiatan yang berkaitan dengan masalah kedewanan
seperti mekanisme kerja, yang juga menyangkut tugas, fungsi,

dpr.go.id 376