Page 375 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

DPR RI 2014-2018:
DPR Di Era Media Sosial

Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) menjadi Undang-undang
Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD
(MD3), yang di dalamnya terdapat perubahan nomenklatur
dari Badan Kehormatan (BK) menjadi Mahkamah Kehormatan
Dewan (MKD).
Berdasarkan Laporan Kinerja DPR Tahun Sidang 2014-
2015, berikut adalah beberapa perubahan terkait dengan
perubahan undang-undang tersebut403:
– Jumlah Anggota BK pada periode sebelumnya adalah
11 (sebelas) orang, sedangkan saat ini jumlah Anggota
MKD adalah 17 (tujuh belas) orang terdiri dari 1 (satu)
orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua;
– Tugas dan kewenangan MKD hampir sama dengan
BK yaitu melakukan penyelidikan dan verifikasi atas
pengaduan terhadap Anggota. Namun MKD memiliki
tujuan eksplisit untuk menjaga serta menegakkan
kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai
lembaga perwakilan rakyat;
– Selain itu, MKD memiliki kewenangan baru sebagaimana
yang tercantum dalam Pasal 224 Undang-Undang

403 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Agustus 2015. Ringkasan Laporan Kinerja DPR
(1 Oktober 2014 – 13 Agusus 2015). Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, hlm.
64-65

perwakilan fraksi dan pimpinan komisi I DPR mulai bekerja dalam rencana parlemen yang berbasis partai politik
di DPR RI yang khusus menangani pembentukan Tim Pengawas Intelijen dikhawatirkan bisa membocorkan
bidang intelijen, serta keanggotaannya Negara tersebut. rahasia penting Negara. Meski begitu,
disahkan dan disumpah dalam rapat Meskipun begitu, terdapat melalui ketua Komisi I DPR RI, Bapak
paripurna DPR RI dengan ketentuan juga dukungan serta penolakan dari Makhfud Siddiq, DPR memberikan
wajib menjaga rahasia intelijen. masyarakat terkait rencana DPR penjelasan mengenai alasan pentingnya
Selanjutnya, Tim Pengawas Intelijen tersebut. Bahkan fraksi NasDem yang pembentukan Tim Pengawasan
Negara DPR terdiri dari masing-masing diwakili ketuanya, Viktor Laiskodat, Intelijen DPR. Pembentukan Tim
fraksi yang diwakilkan oleh satu orang pun menyatakan penolakan dalam Pengawasan Badan Intelijen Negara
anggota fraksinya. Setelah itu Komisi pembentukan tim ini. Penolakan ini merupakan amanat undang-
388
pun tidak hanya datang dari fraksi di undang. Lebih jauh lagi, setelah tim
388 Lihat Kompas.Com. 2014. DPR akan DPR. Mantan Kepala Badan Intelijen ini terbentuk, tugasnya adalah untuk
bentuk Tim Pengawas Intelijen Negara,
dalam https://nasional.kompas.com/ Negara (BIN), Hendropiyono juga mengantisipasi jika ada indikasi tindak
read/2014/09/25/17570541/DPR.Akan.
Bentuk.Tim.Pengawas.Intelijen.Negara, menolak pendirian tim pengawas pidana atau pelanggaran wewenang
diunduh pada 1 September 2018, pukul
14.30 WIB. tersebut. Ada ketakutan bahwa anggta dalam kegiatan intelijen BIN. Perkara

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 373
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018