Page 372 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018
P. 372
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR,
DPR, DPD dan DPRD.
Keterangan:
– Perkara Luncuran Tahun 2017 ke 2018: 50 Perkara yang
diputus 46 Perkara.
– Perkara Tahun 2018: 65 Perkara yang diputus 39 Perkara.
Penanganan perkara pengujian undang-undang oleh DPR RI di
Mahkamah Konstitusi merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat
dihindari sebagai konsekwensi logis kedudukan DPR RI selaku lembaga
representasi rakyat, yang secara konstitusional memiliki kekuasaan
legislatif dalam menjawab atau mengklarifikasi keberatan atas produk
legislasi DPR RI bersama dengan Presiden. Untuk itu, peranan DPR
RI dalam memberikan jawaban berupa Keterangan DPR RI secara
tertulis di Mahkamah Konstitusi yang konstitusional disertai dengan
data dan informasi yang komprehensif berupa risalah pembahasan
pembentukan UU serta informasi langsung dari anggota atau Pimpinan
AKD yang membentuk RUU sangat diharapkan, agar pemohon dan
masyarakat dapat mengetahui dasar pemikiran dan alasan terhadap
suatu norma atau subtansi dalam UU yang dimohonkan pengujian
materil di Mahkamah Konstitusi.
Permohonan pengujian UU terhadap UUD Negara Tahun 1945di
Mahkamah Konstitusi hendaknya bukan merupakan ukuran kualitas
...pengajuan suatu undang-undang yang dibuat oleh DPR RI dan Pemerinrah selaku
permohonan uji legislator. Hal ini dikarenakan dalam prakteknya terdapat pengajuan
materiil yang tidak permohonan uji materiil yang tidak bersifat konstitusional dijadikan
sebagai alasan pengajuan permohonan pengujian UU terhadap UUD
bersifat konstitusional
Negara 1945. Padahal dalam Pasal 51 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang
dijadikan sebagai alasan Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa pemohon dalam pengujian UU
pengajuan permohonan terhadap UUD Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi adalah pihak yang
pengujian UU terhadap menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan
oleh berlakunya undang-undang. Pemohon wajib menguraikan dengan
UUD Negara 1945....
jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya yang dirugikan.
Disadari bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final
dan mengikat sehingga pasal, ayat dan/atau bagian undang-undang
yang dinyatakan bertentangan dengan UUD Negara Tahun 1945
berakibat hukum tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Hal ini
tentunya akan menyebabkan kekosongan hukum. Untuk mengatasi
dpr.go.id 370
