Page 360 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hal ini menunjukkan
DPR RI selama ini senantiasa berjuang dan mengabdi untuk rakyat
dengan berupaya semaksimal mungkin menghasilkan UU yang tidak
bertentangan dengan UUD Tahun 1945 serta tidak merugikan hak-hak
konstitusional warga negaranya.
Terkait dengan penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi,
DPR RI sebagai lembaga demokrasi terus menerus berupaya untuk
memperkuat nilai-nilai demokrasi di Indonesia dengan menjunjung
hak konstitusional rakyat untuk mengajukan judicial review terhadap
UU yang dibentuk oleh DPR RI bersama Pemerintah. DPR RI menyadari
tanpa adanya kontrol dari lembaga lain, DPR RI akan menjadi lembaga
berdasarkan kekuasaan belaka (machtsstaat). Penanganan perkara
di Mahkamah Konstitusi oleh DPR RI pada prinsipnya merupakan
konsekwensi dari pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI berdasarkan
Pasal 20A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 (UUD Tahun 1945). Undang-undang yang dibentuk DPR RI
bersama dengan Pemerintah merupakan produk dari pelaksanaan
...judicial review yang fungsi legislasi tersebut. Adapun judicial review yang dilakukan
dilakukan Mahkamah Mahkamah Konstitusi merupakan suatu bentuk checks and balances

Konstitusi merupakan demi menjamin supremasi konstitusi sehingga terdapat konsistensi
dan harmonisasi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan
suatu bentuk checks dan penyusunan kebijakan negara dengan menempatkan UUD Tahun

and balances demi 1945 sebagai hukum tertinggi. Keterangan DPR RI dalam uji materi
menjamin supremasi undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 mempunyai arti penting

konstitusi... untuk menggali hal-hal yang lebih mendalam terkait latar belakang
serta makna dari materi muatan yang terkandung dalam pasal, ayat,
bab, bagian atau paragraf yang sedang diuji materi sehingga didapatkan
makna pembentukan undang-undang secara komprehensif.
Penanganan perkara oleh DPR RI di Mahkamah Konstitusi
merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari sebagai
konsekwensi logis kedudukan DPR RI selaku lembaga representasi
rakyat, yang secara konstitusional memiliki kekuasaan legislatif
dalam menjawab atau mengklarifikasi keberatan atas produk legislasi
DPR RI bersama dengan Presiden. Untuk itu, peranan DPR RI dalam
memberikan jawaban berupa keterangan tertulis di Mahkamah
Konstitusi yang tepat dan benar disertai dengan data dan informasi
yang komprehensif berupa risalah pembahasan pembentukan UU
serta informasi langsung dari anggota atau Pimpinan AKD yang

dpr.go.id 358