Page 357 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

DPR RI 2014-2018:
DPR Di Era Media Sosial

1 perkara telah ditetapkan pencabutan perkaranya oleh Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan, 1 Perkara telah diputus dengan amar putusan
-Gugatan Ditolak’, sedangkan 2 perkara lain masih dalam proses
pemeriksaan dalam persidangan.
Khusus untuk perkara permohonan uji materiil undang-undang
ke Mahkamah Konstitusi, dalam Tahun Sidang 2014–2015 perkara yang
diputus oleh Mahkamah Konstitusi berjumlah sebanyak 32 perkara,
yang terbagi atas perkara yang diputus dengan amar putusan ditolak,
tidak dapat diterima, dan dikabulkan.
Dewan berpandangan bahwa penanganan perkara oleh
...kadang DPR DPR di badan peradilan khususnya dalam penanganan perkara uji

terkendala dengan materiil undang-undang di Mahkamah Konstitusi merupakan suatu
konsekwensi logis kedudukan DPR selaku lembaga representasi
data atau dokumen
rakyat yang secara konstitusional memiliki kekuasaan legislatif dalam
tertulis yang menjawab atau mengklarifikasi keberatan atas produk legislasi DPR

merupakan memorie bersama dengan Presiden yang diajukan oleh masyarakat, terlebih

van toelichting terkait hal tersebut juga telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Walaupun dirasakan bahwa dalam
proses pembahasan
memberikan keterangan tertulis, kadang DPR terkendala dengan data
suatu RUU sebagai atau dokumen tertulis yang merupakan memorie van toelichting terkait

original intent. proses pembahasan suatu RUU sebagai original intent. Ke depan, hal
tersebut harus dapat di antisipasi dengan memperbaiki sistem baik
infrastuktur dan sistem pendukung Dewan agar keterangan tertulis
yang disampaikan DPR kepada Mahkamah Konstitusi lebih menjawab
permasalahan yang diajukan oleh pemohon/masyarakat dalam uji
materiil undang-undang terhadap UUD 1945, dengan berdasarkan
pada fakta-fakta dalam proses pembahasan RUU yang terurai dalam
Risalah Rapat Pembahasan RUU, untuk memberikan pemahaman
filosifis, yuridis, dan sosiologis saat perumusan pasal dan ayat suatu UU
terkait dengan UU yang dimohonkan pengujian materil di Mahkamah
Konstitusi.
Selama Tahun Sidang 2015-2016, DPR RI terlibat dalam
penanganan beberapa perkara di lembaga peradilan. Berdasarkan
Pasal 86 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 2014 juncto Pasal 31 ayat (1) huruf h dan ayat
(2) huruf j dan huruf k Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan
DPR RI Nomor 3 Tahun 2015, telah ditentukan bahwa Pimpinan DPR

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 355
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018