Page 355 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018
P. 355
DPR RI 2014-2018:
DPR Di Era Media Sosial
5. Calon Hakim Konstitusi tahun 2018–2023;
6. Calon Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
2017–2022;
7. Calon Kantor Akuntan Publik untuk melakukan
Pemeriksaan atas Laporan Keuangan BPK Tahun 2017;
8. Calon Anggota BPK;
9. Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia;
10. Calon Gubernur Bank Indonesia;
11. Calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial di Mahkamah
Agung;
12. Calon Hakim Agung 2018 (Pelaksanaan Fit and Proper
Test Juli 2018);
13. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (Dubes LBBP)
– Dubes RI yang ditempatkan di luar negeri, berjumlah
18 orang.
– Dubes Negara Sahabat yang ditempatkan di
Indonesia, berjumlah 39 orang.
6.2. DPR dan Penanganan Perkara di
Mahkamah Konstitusi (2014-2017)
Sejak awal pelantikannya, DPR RI 2014-2019 telah mempersiapkan
diri jika kegiatan DPR dalam membuat UU diperkarakan pada
Mahkamah Konstitusi. Sesuai dengan yang dinyatakan dalam Laporan
...DPR RI 2014-2019 Kinerja DPR 1 Oktober 2014 – 13 Agustus 2015, dalam pengujian materiil
telah mempersiapkan dan/atau formil UU terhadap UUD NRI Tahun 1945 di Mahkamah
Konstitusi, berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (4) juncto Pasal 54
diri jika kegiatan DPR
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,
dalam membuat UU DPR wajib memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis pada
diperkarakan pada persidangan di Mahkamah Konstitusi apabila diminta oleh Majelis
Mahkamah Konstitusi. Hakim Mahkamah Konstitusi. Untuk penanganan perkara permohonan
pengujian UU terhadap UUD NRI Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi
dan penanganan gugatan perdata dan TUN dalam lingkungan Peradilan
Umum, dalam Pasal 86 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah
diubah dengan UU Nomor 42 Tahun 2014 Juncto Pasal 31 ayat (1) huruf
h dan ayat (2) huruf j dan huruf k Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun
2014 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan dengan
Peraturan DPR RI Nomor 3 Tahun 2015, telah ditentukan bahwa
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 353
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
