Page 354 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018
P. 354

SEABAD RAKYAT INDONESIA
                 BERPARLEMEN




                                                  perundangan di bidang SDM/kepegawaian. Selain itu, Pansus juga
                                                  mengharapkan agar KPK semakin transparan dan terukur dalam proses
                                                  pengangkatan, promosi, mutasi, rotasi hingga pemberhentian SDM
                                                  KPK dengan mengacu pada undang-undang yang mengatur tentang
                                                  aparatur sipil negara, kepolisian, dan kejaksaan.
                                                         Pada Tahun Sidang 2017-2018, DPR membentuk 42 (empat
                                                  puluh dua) Panja yang masing-masing di Komisi I ada 7 Panja, Komisi II
                                                  ada 4 Panja, Komisi III ada 6 Panja, Komisi IV ada 5 Panja, Komisi V ada
                                                  1 Panja, Komisi VI ada 5 Panja, Komisi VII ada 4 Panja, Komisi VIII ada 1
                 Panja yang telah                 Panja, Komisi IX ada 3 Panja, Komisi X ada 4 Panja, Komisi XI ada 2 Panja.
                                                  Panja ini sebagian berasal dari Tahun Sidang sebelumnya, dan ada yang
                   menyelesaikan
                                                  masih melakukan tugasnya dan ada yang telah menyelesaikannya. Panja
             tugasnya berjumlah                   yang telah menyelesaikan tugasnya berjumlah 14 (empat belas), yaitu:

                14 (empat belas)...                    1.    Panja Kebijakan Bebas Visa
                                                       2.    Panja Interkoneksi
                                                       3.    Panja Bantuan Kapal dan Alat Tangkap
                                                       4.    Panja Cetak Sawah dan Perluasan Lahan Pertanian
                                                       5.    Panja Reklamasi
                                                       6.    Panja Alih Fungsi Kawasan Hutan dan Perkebunan
                                                       7.    Panja Pengelolaan Transportasi Darat dan Perservasi Jalan
                                                             Nasional serta Jembatan Bentang Panjang
                                                       8.    Panja Penyelenggaraan Ibadah Umrah dan Haji Khusus
                                                       9.    Panja Kesehatan Haji
                                                       10.   Panja Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)
                                                       11.   Panja Standar Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah
                                                             (SN Dikdasmen)
                                                       12.   Panja Evaluasi Pendidikan Dasar Menengah (Dikdasmen)
                                                       13.   Panja Evaluasi Pendidikan (Evaluasi Dikti)
                                                       14.   Panja AJB Bumiputra
                                                       Untuk pelaksanaan fungsi pengawasan dalam rangka
                                                  pengangkatan pejabat publik yang telah dilakukan pada Tahun Sidang
                                                  2017-2018, DPR RI kemudian mengangkat beberapa orang Pejabat
                                                  Publik, yaitu:
                                                       1.    Calon Anggota Komisi Informasi Pusat (KIP);
                                                       2.    Calon Hakim Agung Tahun 2017 (Pelaksanaan Fit and
                                                             Proper Test September 2017);
                                                       3.    Calon Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
                                                             (Komnas HAM);
                                                       4.    Calon Panglima TNI;





                                     dpr.go.id   352
   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359