Page 358 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018
P. 358
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
RI bertugas mewakili DPR RI dan/atau alat kelengkapan DPR RI di
Pengadilan. Dalam hal ini, Pimpinan DPR RI telah membentuk Tim
Kuasa Hukum DPR RI dengan menunjuk Pejabat dan/atau Pegawai
Sekretariat Jenderal DPR RI yang tugas dan fungsinya membidangi
urusan hukum.
Sepanjang Tahun Sidang 2015-2016, DPR RI menerima sebanyak
4 (empat) perkara gugatan perdata dan 1 (satu) perkara gugatan tata
usaha negara. Adapun perkara gugatan perdata dimaksud terdiri dari
3 (tiga) perkara gugatan perdata tingkat pertama dan 1 (satu) perkara
...terdiri dari 3 (tiga)
gugatan banding perdata. Gugatan perdata tingkat pertama tersebut
perkara gugatan perdata yaitu:
tingkat pertama dan 1 a. Perkara Nomor 620/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst;
(satu) perkara gugatan b. Perkara Nomor 133/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst; dan
c. Perkara Nomor 256/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.
banding perdata.
Selanjutnya gugatan banding perdata yaitu perkara Nomor 229/
Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel, sedangkan gugatan tata usaha negara yaitu
perkara Nomor 163/G/2016/PTUN.JKT.
Selain itu, dalam Tahun Sidang 2015-2016 DPR RI juga menangani
2 (dua) perkara gugatan perdata yang belum diputus dalam Tahun
Sidang 2014-2015, yang diputus pada Tahun Sidang 2015-2016, yaitu:
a. Perkara Nomor 229/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel, tanggal
5 November 2015 dengan amar putusan mengabulkan
eksepsi gugatan prematur dan menyatakan gugatan
Penggugat tidak dapat diterima; dan
b. Perkara Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.Pdg, tanggal 21
Desember 2015 dengan amar putusan gugatan penggugat
dinyatakan tidak dapat diterima (niet otvankelijke
verklaard), secara hukum Majelis tidak perlu lagi
mempertimbangkan pokok perkaranya.
Selain DPR RI terlibat dalam penanganan beberapa perkara di
lembaga peradilan, DPR RI juga terlibat dalam penanganan perkara di
Mahkamah Konstitusi. Penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi
ini dilaksanakan berdasarkan Pasal 41 ayat (4) juncto Pasal 54 Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
yang menyatakan bahwa DPR RI wajib memberikan keterangan
lisan dan/atau tertulis pada persidangan di Mahkamah Konstitusi
apabila diminta oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Pasal 54
UU Mahkamah Konstitusi menyatakan Mahkamah Konstitusi dapat
meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan
dpr.go.id 356
