Page 323 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

DPR RI 2014-2018:2018:
DPR RI 2014
-
a Media So
i Er
DPR Di Era Media Sosialsial
DPR D
tercapai. Meski begitu, pada akhirnya dicapai kesepakatan antar para
anggota tersebut. Salah satu contoh perdebatan yang ada adalah
mengenai perubahan ketentuan tentang susunan keanggotaan Badan
Anggaran atau Banggar, yang mana pada periode sebelumnya tidak
mempertimbangkan perwakilan anggota berdasarkan daerah pemilihan,
sedangkan saat ini sebaliknya. Selain itu, Presiden juga meminta para
anggota DPR 2014-2019 untuk memberikan pertimbangan terkait dengan
nomenklatur kementerian dalam kabinet yang sedang dibentuk. Hal ini
...upaya mendukung mempengaruhi pengaturan dan penetapan mitra kerja pada komisi-
komisi di DPR. Selanjutnya DPR juga harus segera membahas usulan
politik luar negeri
RUU APBN Perubahan Tahun 2015. RUU ini adalah langkah Presiden
yang dilakukan dalam menjalankan visi dan misinya sebagai Presiden terpilih. Setelah

pemerintah (second itu, DPR menyiapkan berbagai program yang terkait dengan tugas dan
track diplomacy). fungsinya yang dilakukan oleh setiap AKD terutama yang di tiga fungsi
utama yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan dalam kerangka
representasi rakyat. DPR juga melaksanakan fungsi tugas diplomasi
parlemen sebagai bagian dari upaya mendukung politik luar negeri yang
dilakukan pemerintah (second track diplomacy).
Para anggota DPR RI tersebut pun kemudian dibagi kedalam 11
komisi. Komisi merupakan salah satu Alat Kelengkapan DPR. Pada Periode
2014-2019, Komisi dibagi ke dalam 11 (sebelas) Komisi sesuai dengan
keputusan Rapat Paripurna DPR RI. Susunan dan keanggotaan Komisi
ditetapkan oleh DPR dalam Rapat Paripurna menurut perimbangan
dan pemerataan jumlah Anggota tiap-tiap Fraksi pada permulaan masa
keanggotaan DPR dan pada permulaan Tahun Sidang. Setiap Anggota,
kecuali Pimpinan MPR dan DPR, harus menjadi Anggota salah satu Komisi.
Dasar hukum dari adanya komisi-komisi ini adalah Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib dan Peraturan DPR
RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014.
Kemudian pada tanggal 20 Oktober 2014, Presiden Joko Widodo
dan Wakil Presiden Jusuf Kalla resmi dilantik. Pelantikan ini dihadiri oleh
seluruh anggota DPR RI terpilih periode 2014-2019.
Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia Nomor: 3/DPR RI/IV/2014-2015 Tentang Penetapan Kembali
Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019,

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 321
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018