Page 92 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018
P. 92
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
No. Nama Partai Suara DPR Kursi Tanpa SA Kursi Dengan SA
37. PKM 104.385 - -
38. PND 96.984 - -
39. PADI 85.838 - -
40. PRD 78.730 - -
41. PPI 63.934 - -
42. PID 62.901 - -
43. Murba 62.006 - -
44. SPSI 61.105 - -
45. PUMI 49.839 - -
46 PSP 49.807 - -
47. PARI 54.790 - -
48. PILAR 40.517 - -
Jumlah 105.786.661 462 462
Gambar 2. Perolehan kursi DPR Pemilu 1999
Sumber: https://kpu.go.id/index.php/pages/detail/2008/11/Pemilu-1999
Di mata pengamat internasional, Pemilu 1999 adalah pemilu
yang paling demokratis setelah penyelenggaraan Pemilu 1955 karena
beberapa alasan, diantaranya adalah banyaknya partai peserta pemilu,
antusiasme masyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya termasuk
partisipasi masyarakat dalam mengawal pelaksanaan pemilu itu
sendiri dan hasil pemilu yang terbilang kompetitif yang dibuktikan
dengan tidak adanya satu partai yang memenangkan lebih dari 50
oros Tengah adalah aliansi Presiden usai Pemilu 1999. Partai-
politik partai-partai Islam partai Islam yang tergabung dalam
pada pemilihan presiden Poros Tengah adalah Partai Amanat
P1999 yang bertujuan Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang
untuk menempatkan calon presiden (PBB), Partai Persatuan Pembangunan
Poros Tengah alternatif dengan calon presiden dari (PPP), Partai Keadilan (PK) dan Partai
PDI-P dan Partai Golkar. Istilah Poros Kebangkitan Bangsa (PKB). Setelah
Tengah sendiri diperkenalkan oleh melalui berbagai pertemuan dan pada
Amien Rais yang merupakan salah akhirnya mencapai kesepakatan, Poros
satu tokoh Reformasi dan kemudian Tengah mencalonkan Abdurrahman
menjadi Ketua MPR periode 1999- Wahid sebagai calon presiden.
2004. Istilah yang kemudian dengan Munculnya Poros Tengah tidak terlepas
cepat menarik perhatian pengamat dari penolakan partai-partai Islam
politik dan masyarakat ini dimunculkan terhadap dua calon presiden yang telah
oleh Amien Rais menjelang pemilihan ada yakni Megawati Sukarnoputri dan
dpr.go.id 86
