Page 94 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Sebanyak sebelas fraksi menyampaikan pandangan umum terhadap
pidato pertanggungjawaban presiden namun hanya 4 fraksi yang
dengan tegas menolak. Umumnya 7 fraksi yang tidak dengan tegas
menolak hanya memberikan sejumlah catatan serta pertanyaan balik
atas pidato pertanggungjawaban tersebut terhadap masalah-masalah
Timor Timur, pemberantasan KKN, masalah ekonomi dan masalah hak
asasi manusia. Sebagian masyarakat dan mahasiswa yang juga tidak
menerima pidato pertanggungjawaban Presiden Habibie melakukan
demonstrasi di luar gedung DPR/MPR dan terlibat bentrokan
dengan aparat keamanan. Alasan penolakan mereka adalah karena
Habibie dianggap sebagai bagian dari pemerintahan Orde Baru dan
penunjukannya sebagai presiden menggantikan Soeharto terbilang
kontroversial dan inkonstitusional.
Setelah mendengarkan jawaban Presiden Habibie atas
pemandangan umum fraksi-fraksi, MPR selanjutnya menyelenggarakan
...DPR RI yang sidang pada tanggal 20 Oktober 1999. Dalam sidang tersebut MPR

terbentuk sebagai menolak pertanggungjawaban presiden melalui proses voting. Sidang
Istimewa MPR ditutup oleh ketua MPR Amien Rais dalam sebuah rapat
hasil dari Pemilu paripurna yang mengumumkan hasil rapat bahwa pertanggungjawaban

1999 memiliki Presiden Habibie ditolak. 96
Sembilan komisi... DPR RI yang terbentuk sebagai hasil dari Pemilu 1999 memiliki
Sembilan komisi. Komisi-komisi ini memiliki ruang lingkup dan tugas
masing-masing serta memiliki mitra kerja dengan departemen-
departemen serta institusi lainnya yang berada di bawah eksekutif.
Sembilan komisi tersebut adalah:
1. Komisi I yang membidangi masalah Pertahanan dan
Keamanan serta Luar Negeri. Komisi ini memiliki mitra
Departemen Luar Negeri, Departemen Pertahanan,
Tentara Nasional Indonesia, Lembaga Kepresidenan,
Badan Koordinasi Intelijen Negara, Dewan Ketahanan
Nasional, Lembaga Sandi Negara, Badan Informasi dan
Komunikasi. Komisi I memiliki Sub Komisi sebagai berikut:
(1). Sub Komisi Pertahanan, (2). Sub Komisi Luar Negeri
dan (3). Sub Komisi Hak Asasi Manusia. Susunan dan
Komposisi Pimpinan Komisi I adalah Drs. Yasril Ananta
Baharuddin (Fraksi-Partai Golkar), RK Sembiring Meliala
(Fraksi-Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), FX Ferry

96 Gonggong, Dr. Anhar dan Prof. Dr. Musa Asy’arie (Ed), Sketsa Perjalanan Bangsa Berdemokrasi,
Jakarta, Departemen Komunikasi dan Informatika, 2005, hlm. 213

dpr.go.id 88