Page 99 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

DPR RI 1999-2004:
Kiprah dan Upaya Mengawal
Kehidupan Berdemokrasi

awal pemerintahannya mengusung jargon menjalankan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen.
Namun pada tataran pelaksanaannya, berbagai praktek Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (KKN) di kalangan para pejabat pemerintah
mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar terutama di akhir
...praktek Korupsi, periode pemerintahan rezim tersebut. Kondisi ini tidak terlepas dari

Kolusi dan Nepotisme masih adanya sejumlah pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang
memberikan kemudahan bagi lembaga eksekutif untuk melestarikan
(KKN) di kalangan para
kekuasaan diantaranya adalah dibolehkannya seseorang untuk terus
pejabat pemerintah menerus terpilih sebagai presiden. Dalam tataran pelaksanaan,

mengakibatkan pemerintah Orde Baru secara konstitusional tidak melanggar karena

kerugian negara yang pemerintah tetap terus berkuasa sesuai dengan prosedur yang
berlaku yakni melalui proses pemilu dan terpilihnya anggota DPR
sangat besar...
yang selanjutnya memilih presiden dan wakil presiden. Dengan
demikian, beberapa pasal dalam UUD 1945 menjadi sangat layak untuk
diamandemen.
Dalam perjalanan sejarah Indonesia, amandemen UUD 1945
tidak pernah dilakukan kendati Pasal 37 UUD 1945 memberi peluang
untuk melakukan hal tersebut. Pada masa pemerintahan Orde Baru
selama kurang lebih 30 tahun, kemungkinan melakukan amandemen
terhadap UUD 1945 dapat dikatakan berupaya untuk dikesampingkan.
Hal ini berakibat pada terjadinya tumpang tindih peraturan yang
mengarah pada penyimpangan termasuk adanya peraturan yang
lebih rendah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi
seperti Peraturan Menteri Penerangan No.01/Per/Menpen/1984
yang bertentangan dengan Undang-undang No.21/1982. Dengan
dalih akan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan
konsekuen, pemerintah Orde Baru terkesan menjadikan UUD 1945
menjadi Konstitusi yang sakral dan berbagai usaha untuk melakukan
perubahan terhadap UUD tersebut merupakan sebuah usaha yang
tabu untuk dilakukan. Hal ini dikukuhkan dengan Tap. MPR No. IV/
MPR/1983 mengenai referendum. Dengan demikian upaya untuk
melakukan amandemen terhadap pasal-pasal dalam UUD 1945 menjadi
semakin sulit. Kondisi ini membuat berbagai pintu perubahan semakin
tertutup.
Upaya untuk melakukan amandemen terhadap beberapa pasal
dalam Undang-Undang Dasar 1945 dapat dikatakan menemui titik
terang dengan diselenggarakannya Sidang Istimewa MPR pada tanggal
10-13 November 1998. Sidang Istimewa tersebut diselenggarakan

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 93
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018