Page 101 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018
P. 101
DPR RI 1999-2004:
Kiprah dan Upaya Mengawal
Kehidupan Berdemokrasi
yang seakan-akan tanpa ada hubungan hubungannya lagi dengan
rakyat. Selain itu, UUD 1945 sejauh ini juga memberikan kekuasaan
yang demikian besar kepada eksekutif termasuk berbagai prerogatif
seperti grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.
Kekuasaan eksekutif yang demikian besar dalam UUD 1945
bukan merupakan satu-satunya kelemahan untuk menerapkan check
and balances system. Selain dua faktor di atas, UUD 1945 memuat
sejumlah pasal yang memiliki multitafsir terutama pasal-pasal yang
menyangkut pucuk pimpinan eksekutif yakni presiden yang secara
umum memiliki kewenangan sangat besar, salah satunya adalah Pasal 7
UUD 1945 sebelum diamandemen. Pasal tersebut memberikan peluang
bagi seseorang untuk bisa terpilih berkali-kali sebagai presiden karena
hanya menjelaskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang
jabatannya selama masa lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih
kembali. Selain Pasal 7, Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 juga dapat dikatakan
memiliki multitafsir karena konsep mengenai orang Indonesia terkait
bunyi pasal tersebut yakni presiden adalah orang Indonesia asli
memiliki penafsiran beragam.
Sebelum dilakukannya amandemen terhadap beberapa pasal
UUD 1945, MPR sesungguhnya telah mengambil beberapa langkah yang
mengarah pada akan dilakukannya amandemen tersebut. Beberapa
langkah tersebut diantaranya adalah mengeluarkan ketetapan yakni
Ketetapan MPR No. VIII/MPR/1998 yang mencabut Ketetapan
MPR No. IV/MPR/1983 tentang referendum. Selain itu, MPR juga
mengeluarkan Ketetapan No. XIII/MPR/1998 tentang Pembatasan
Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Ketetapan ini berkaitan
erat dengan Pasal 7 yang mengatur masa jabatan presiden. Ketetapan
MPR lainnya adalah Ketetapan No. XVII/MPR/1988 yang berkaitan
dengan hak asasi manusia seperti yang dijelaskan dalam Pasal 17, Pasal
28 dan Pasal 29 (2).
Dari keempat sidang- Sejak tahun 1999 hingga 2002, sidang-sidang MPR RI telah
sidang MPR tersebut menghasilkan empat kali perubahan yakni pada Sidang MPR pada 14
terdapat perubahan hingga 21 Oktober 1999, Sidang Umum MPR pada 7 hingga 18 Agustus
2000, Sidang Umum MPR 1 hingga 9 November 2001 dan Sidang Umum
terhadap UUD 1945...
MPR pada 1 hingga 11 Agustus 2002. Dari keempat sidang-sidang MPR
tersebut terdapat perubahan terhadap UUD 1945 yakni pada bagian
bab, pasal, ayat, aturan peralihan dan aturan tambahan. Sebelum
perubahan atau sebelum dilakukannya amandemen, UUD 1945 terdiri
dari 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 95
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
