Page 105 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018
P. 105

DPR RI 1999-2004:
                                                                                         Kiprah dan Upaya Mengawal
                                                                                            Kehidupan Berdemokrasi




                                                       3.    Lembaga Legislatif dapat menjalankan fungsinya yakni
                                                             legislasi, pengawasan dan penetapan anggaran secara
                                                             optimal karena dalam menjalankan tugasnya, DPR memiliki
                                                             berbagai hak yang dijamin oleh konstitusi seperti meminta
                                                             keterangan kepada Presiden, mengadakan penyelidikan,
                                                             mengadakan perubahan atas RUU/UU dan mengajukan
                                                             pernyataan pendapat serta mengajukan RUU. Selain itu,
                                                             DPR juga mendapatkan dua hak baru yakni mengajukan
                                                             atau menganjurkan seseorang untuk mengisi jabatan
                                                             tertentu jika ditentukan oleh suatu peraturan perundang-
                                                             undangan dan menentukan anggaran DPR. Kedua hak baru
                                                             tersebut tercantum dalam Pasal 3 ayat (2) dan (3).
                                                         Selanjutnya untuk mengoptimalkan hak-hak Dewan,
                                                  perubahan atas Peraturan Tata Tertib DPR dilakukan dengan tujuan
                                                  untuk memudahkan prosedur pelaksanaan hak-hak DPR. Prosedur
                                                  Tata Cara Penyampaian Hak DPR dan Hak Anggota DPR diatur dalam
                                                  Surat Keputusan DPR-RI No. 16/DPR RI/1999-2000 Pasal 145-175.
                                                                                                               100
                                                  Salah satu perubahan signifikan adalah jika dalam Tata Tertib DPR
                                                  sebelumnya harus terdapat setidaknya 20 tanda tangan yang mewakili
                                                  lebih dari satu fraksi untuk mengajukan hak meminta keterangan,
                                                  maka dalam Tata Tertib baru cukup sebanyak 10 tanda tangan tanpa
                                                  harus mempertimbangkan jumlah fraksi. Selain itu Tata Tertib baru
                                                  memungkinkan DPR untuk menggunakan hak meminta keterangan



                                                  100   Ibid, hlm. 42.




                    dalam sejarah persidangan MPR    menjadi amunisi tajam untuk     mundur pada akhirnya diterima
                    dan menimbulkan firasat akan     meng kri tik pemerintah dan     beliau. Rangkaian peristiwa sejak
                    sesuatu yang mungkin terjadi     Presiden Soeharto berikut keluarga   patahnya palu Sidang Paripurna MPR
                    dalam perjalanan pemerintahan    beliau. Jatuhnya nilai tukar rupiah   hingga kejatuhan Presiden Soeharto
                    Presiden Soeharto berikutnya.    terhadap dolar Amerika Serikat   membayangi mantan Ketua MPR
                    Sejarah mencatat bahwa seiring   membuat harga-harga kebutuhan   Harmoko kendati  kejadiannya  telah
                    dengan kembali terpilihnya beliau   hidup melambung. Krisis ekonomi   berlalu cukup lama. Mantan menteri
                    sebagai Presiden, suara-suara    menjadi kian kompleks karena    penerangan tersebut mengaku memiliki
                    tentang perlunya sebuah suksesi   diiringi dengan krisis sosial dan   firasat terkait patahnya palu tersebut
                    kepemimpinan nasional mulai      politik. Upaya Presiden Soeharto   dengan dijatuhkannya sang penguasa
                    terdengar dari beberapa tokoh    untuk mengatasi krisis ekonomi   Orde Baru. Firasat tersebut seolah
                    nasional terutama Amien Rais.    dengan  melibatkan  IMF  juga tidak   terjawab hanya dalam waktu 70 hari
                    Hanya dalam waktu beberapa bulan   berhasil. Gelombang demonstrasi   setelah patahnya palu tersebut dengan
                    kemudian krisis mulai membayangi   mahasiswa dan masyarakat yang   mundurnya Soeharto sebagai Presiden
                    perekonomian Indonesia sekaligus   mendesak Presiden Soeharto untuk   RI pada 21 Mei 1998.






                         SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT   99
                           REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110