Page 107 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018
P. 107
DPR RI 1999-2004:2004:
DPR RI 1999-
a Menga
ah dan Upa
Kiprah dan Upaya Mengawal wal
y
Kipr
demokr
Kehidupan Ber
Kehidupan Berdemokrasiasi
Perwakilan Rakyat yang tengah menyusun GBHN 1999 pada akhirnya
berhasil mengidentifikasi sejumlah permasalahan utama. Identifikasi
permasalahan tersebut sangat penting agar solusi yang tepat dapat
ditemukan sekaligus berupaya agar situasi menjelang peristiwa
Reformasi tidak terulang. Kompleksitas masalah yang dihadapi oleh
bangsa Indonesia tidak terlepas dari berbagai kebijakan pemerintahan
sebelumnya. Pada tataran tertentu, jika permasalahan tersebut tidak
segera diatasi akan menimbulkan dampak yang lebih sulit.
GBHN 1999 mengidentifikasi setidaknya terdapat lima
permasalahan utama yang dihadapi oleh bangsa Indonesia sekaligus
upaya untuk mengatasinya. Pertama adalah munculnya gejala disintegrasi
bangsa dan merebaknya konflik sosial. Secara kasat mata, wilayah
Republik Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan dihuni oleh
...lima permasalahan
berbagai etnik dan sub etnik rentan dengan perpecahan internal yang
utama yang dihadapi dapat terjadi akibat pengaruh dari luar atau permasalahan internasional.
oleh bangsa Indonesia... Pada masa pemerintahan Orde Baru, upaya untuk menjaga persatuan
dan kesatuan bangsa dilakukan pemerintah secara sentralistik dan
dalam beberapa kasus, operasi militer dilakukan hingga menimbulkan
antipati masyarakat setempat yang mengalami tindak kekerasan. Situasi
ini ibarat api dalam sekam yang sewaktu-waktu dapat meledak menjadi
permasalahan disintegrasi. Ketika pemerintahan Orde Baru tumbang,
bibit konflik kemajemukan yang terdapat di sejumlah daerah menemukan
momentumnya sehingga pemerintahan berikutnya mewarisi berbagai
masalah disintegrasi yang tidak hanya meminta banyak korban jiwa dan
harta benda tetapi juga memori kolektif yang tidak mudah hilang dari
ingatan generasi berikutnya seperti permasalahan bernuansa SARA di
Maluku serta konflik yang sudah berlangsung lama di Aceh dan Irian Jaya.
Jika tidak segera ditanggulangi, maka berbagai konflik tersebut dapat
mengancam keberadaan dan kelangsungan persatuan dan kesatuan
bangsa.
Selain bahaya disintegrasi, masalah lain yang terlihat jelas pada
masa pemerintahan Orde Baru adalah ketidakadilan yang mengacu pada
lemahnya penegakkan hukum dan hak asasi manusia. Ketidakadilan di
bidang hukum disebabkan karena belum dilaksanakannya pembangunan
di bidang hukum yang menyeluruh termasuk banyaknya intervensi di
bidang hukum yang seringkali merugikan masyarakat kecil. Berkaitan
dengan itu, sejumlah kasus pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang
banyak terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru membuat masyarakat
pada era reformasi menginginkan adanya keseriusan pemerintah
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 101
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
