Page 112 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018
P. 112
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut masih
dalam pasal yang sama dijelaskan bahwa daerah otonom adalah kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Kendati dengan jelas disebutkan bahwa
...menurut prakarsa unit pemerintahan yang melaksanakan otonomi daerah ada pada tingkat
sendiri berdasarkan kabupaten atau kota, namun tidak semua daerah telah siap dan mampu
melaksanakan otonomi daerah seperti yang diinginkan oleh undang-
aspirasi masyarakat undang tersebut. Sejumlah daerah masih memerlukan kesiapan sehingga
dalam ikatan diperlukan masa transisi yang digunakan oleh pemerintah pusat untuk
Negara Kesatuan mengalihkan kewenangan pemerintahan secara bertahap kepada
Republik Indonesia. pemerintah daerah. Peraturan pemerintah mengenai kewenangan
yakni kewenangan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten atau
kota ditetapkan dalam peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000.
Kewenangan tersebut dalam pelaksanaannya disesuaikan sendiri dan
bisa berubah dari waktu ke waktu. Pada titik ini Dewan Pertimbangan
Otonomi Daerah (DPOD) berperan dalam memberikan berbagai
pertimbangan mengenai pemerintahan, organisasi, aset fisik, personalia
dan perimbangan keuangan.
3.5.1. Otonomi Khusus
Peristiwa Reformasi mengiringi berbagai aspirasi di daerah yang
menginginkan adanya kewenangan yang lebih besar dalam mengatur
daerah masing-masing. Upaya penyelenggaraan pemerintah daerah
melalui berbagai undang-undang baru mengenai otonomi daerah
antara tahun 1999 hingga 2002 diwujudkan melalui proses amandemen
sebanyak empat kali terhadap UUD 1945. Khusus mengenai pemerintahan
daerah yang terdapat dalam Bab VI Pasal 18, Pasal 18 A dan Pasal 18 B
selanjutnya menjadi dasar pengaturan tentang pemerintahan daerah
diajukan pada saat dilakukannya perubahan pertama pada tahun 1999.
Undang-Undang tersebut disahkan satu tahun kemudian yakni pada
saat Rapat Paripurna ke-9 terkait dengan pembahasan dan pengesahan
perubahan kedua UUD 1945 tahun 2000. Pada saat dilakukan amandemen
kedua, TAP MPR RI No. IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan
dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah muncul dan menekankan agar
dpr.go.id 106
