Page 109 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

DPR RI 1999-2004:
Kiprah dan Upaya Mengawal
Kehidupan Berdemokrasi

Masalah lain yang kasat mata di ranah sosial adalah rendahnya
kesejahteraan rakyat dan ketahanan budaya nasional. Krisis ekonomi
yang memuncak pada tahun 1997-1998 mengakibatkan menurunnya
daya beli akibat menurunnya tingkat pendapatan masyarakat.
Menurunnya tingkat pendapatan berdampak pada menurunnya
kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
Menurunnya kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat serta
meningkatnya angka pengangguran berakibat pada munculnya
masalah sosial dan karakter masyarakat yang tengah menghadapi
kesulitan hidup.
Satu masalah lain yang merupakan hasil identifikasi GBHN 1999
adalah berkurangnya kapasitas pembangunan daerah dan masyarakat.
Salah satu faktor utama yang mengakibatkan tidak berkembangnya
daerah pada masa pemerintahan Orde Baru adalah tidak diberikannya
kesempatan dan porsi yang cukup bagi daerah untuk mengelola
daerahnya sendiri. Pemerintahan Orde Baru yang bersifat sentralistik
di bidang ekonomi dan politik mengakibatkan kesenjangan hubungan
pemerintah pusat dan daerah. Untuk itu upaya untuk memberikan
otonomi yang lebih luas kepada pemerintah daerah didorong agar
bisa diwujudkan lebih cepat dalam rangka otonomi daerah yang lebih
luas, nyata dan bertanggung jawab yang disertai dengan upaya untuk
meningkatkan pemberdayaan masyarakat.
Kendala yang dihadapi untuk mewujudkan otonomi daerah
yang luas diantaranya adalah ruang lingkup pembangunan daerah yang
...ruang lingkup belum didukung oleh kesiapan dan kemampuan aparatur pemerintahan

pembangunan daerah daerah untuk mengelola sumber daya alam. Sumber daya manusia
yang belum didukung yang belum memadai menjadi salah satu faktor penting yang belum
semua wilayah dan provinsi di Indonesia mampu menyediakan
oleh kesiapan dan
untuk mengelola kekayaan alam yang ada. Selain itu keterbatasan
kemampuan aparatur modal pembangunan dan kemitraan pemerintah, faktor lain yang

pemerintahan daerah menghambat pembangunan daerah adalah terbatasnya kemampuan
untuk mengelola untuk memanfaatkan ruang dan pemilikan tanah akibat degradasi
lingkungan. Pengembangan wilayah juga dibatasi oleh kondisi dan
sumber daya alam.
ketersediaan saranan dan prasarana yang ditentukan oleh luasnya
wilayah yang harus dijangkau oleh pemerintah daerah terutama di
kawasan Indonesia Timur.
Di sektor sumber daya manusia, pemberdayaan masyarakat
terkendala oleh kemampuan masyarakat untuk mendapatkan akses
pelayanan pemerintah dan belum tumbuhnya kesadaran birokrasi

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 103
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018