Page 111 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018
P. 111
DPR RI 1999-2004:
Kiprah dan Upaya Mengawal
Kehidupan Berdemokrasi
menyelenggarakan dan memberikan kewenangan yang luas dan
nyata serta bertanggung jawab kepada kepala daerah seperti tertuang
dalam Tap MPR RI No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan
Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber
Daya Nasional yang berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat
dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kondisi dan tujuan dikeluarkannya undang-undang ini membuat
nama Undang-Undang Pemerintahan Daerah disematkan karena
pada prinsipnya undang-undang ini memuat aturan penyelenggaraan
pemerintah daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas
desentralisasi.
Pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya semata untuk
melakukan desentralisasi wewenang. Lebih dari itu, otonomi daerah
...Pemerintahan Provinsi diharapkan dapat mendorong dan memberdayakan masyarakat,
atau Daerah Tingkat I meningkatkan kreativitas dan peran serta masyarakat serta
dalam Undang-Undang mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD). Otonomi daerah dirancang utnuk diterapkan secara penuh
No. 22 Tahun 1999
pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota untuk kelak memiliki
berkedudukan sebagai kewenangan dan kelapangan untuk merancang dan melaksanakan
daerah otonom kebijakan-kebijakan berdasarkan prakarsa dan keinginan masyarakat
sekaligus sebagai di wilayah masing-masing. Dengan demikian Pemerintahan Provinsi
atau Daerah Tingkat I dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999
wilayah administrasi.
berkedudukan sebagai daerah otonom sekaligus sebagai wilayah
administrasi. Pemerintah pusat mendelegasikan wewenang kepada
Pemerintah Daerah Tingkat I melalui gubernur namun Pemerintah
Provinsi bukanlah atasan pemerintah Daerah Kabupaten dan Daerah
Kota. Padi titik ini terlihat perbedaan yang cukup siginifikan antara
Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 dengan Undang-Undang No. 22
Tahun 1999 karena hirarki Pemerintah Pusat tidak menjangkau Daerah
Kabupaten dan Daerah Kota yang pada masa pemerintahan Orde
Baru, pemerintah daerah Nampak hanya sebagai kepanjangan tangan
pemerintah pusat. Otonomi daerah dengan pembagian wewenang
yang baru tersebut diharapkan dapat memlihara hubungan yang serasi
antara pemerintah pusat dan daerah yang justru memperkuat bingkai
Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pemerintah daerah
didorong untuk memaksimalkan potensi daerah guna memajukan
daerah dan mensejahterakan masyarakatnya.
Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 pasal 1
tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah kewenangan
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 105
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
