Page 114 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Aceh Darussalam (NAD) sekaligus memberikan wewenang yang lebih
besar untuk menentukan sistem pengadilan dan pendidikannya sendiri.
Selain itu, hasil-hasil sumber daya yang dimiliki provinsi ini khususnya
dari sektor minyak dan gas diberikan kepada pemerintah daerah hingga
70%. Persentase ini jika dibandingkan dengan ketetapan yang terdapat
dalam otonomi biasa terbilang besar karena ketetapan dalam otonomi
biasa, pemerintah provinsi hanya mendapatkan 15% dari sektor minyak
dan 35% dari pendapatan gas. Namun pandangan berbeda dilontarkan
oleh aktivis kemanusiaan di Aceh bahwa dampak keberadaan undang-
undang tersebut tidak besar bagi kebanyakan masyarakat di wilayah
Aceh. Selain belum jelasnya kapan undang-undang otonomi khusus
akan dilaksanakan, operasi militer yang masih berlangsung di Aceh
menjadi kendala psikologis bagaimana peraturan tersebut kelak akan
diimplementasikan. Instruksi Presiden No. 4 tahun 2001 yang ditetapkan
pada awal bulan Januari 2001 yang melapangkan jalan bagi pengiriman
pasukan tak pelak menjadi kebijakan pemerintah yang bertolak belakang
dengan rencana implementasi Undang-Undang Otonomi Khusus di Aceh
karena pengiriman pasukan TNI ke Aceh meningkatkan potensi terjadinya
tindak kekerasan yang membuat masyarakat antipati terhadap pemerintah.
Masalah Otonomi Khusus tidak luput dari perhatian negara-
negara asing yang umumnya mengikuti perkembangan situasi di wilayah-
wilayah rentan konflik seperti di Aceh dan Papua. Negara-negara seperti
Australia, Amerika Serikat dan Inggris yang seringkali mengaitkan antara
pelanggaran Hak Asasi Manusia dengan bantuan dan pinjaman luar negeri
mendukung kebijakan Presiden Megawati dan menekankan pentingnya

engan sumber daya alam istimewa yang diatur dengan undang-
yang sangat potensial undang. Berdasarkan Pasal tersebut,
Otonomi berikut kontribusinya pemerintah mensahkan Undang-
Khusus Bagi Dterhadap devisa negara, Undang Otonomi Khusus Papua
yakni Undang-Undang No. 21 Tahun
masyarakat Papua yang selama
Provinsi Papua pemerintahan sebelumnya masih 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi
hidup dalam keterbatasan berupaya Provinsi Papua yang memberikan
menggunakan momentum reformasi kebebasan bagi Provinsi Papua
untuk meningkatkan kesejahteraan untuk mengurus rumah tangganya
masyarakat mereka melalui Otonomi secara otonom. Hal mendasar
Khusus (Otsus). Kebijakan Otsus Papua yang menjadi isi undang-undang
didasarkan pada Pasal 18 B bahwa ini diantaranya adalah pengaturan
negara mengakui dan menghargai kewenangan antara pemerintah
satuan-satuan pemerintahan daerah dengan Pemerintah Provinsi Papua
yang bersifat khusus atau bersifat serta penerapan kewenangan tersebut

dpr.go.id 108