Page 116 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

• Pemerintah Daerah Papua akan menerima dana tambahan
yang jumlahnya akan ditentukan kemudian guna pembangunan
infrastruktur
• Akan dibentuk Majelis Rakyat Papua yang terdiri dari kelompok-
kelompok masyarakat adat, gereja dan pimpinan perempuan
yang dirancang untuk melindungi hak-hak adat masyarakat
adat Papua
• Penggunaan bendera Papua sebagai simbol budaya diperkenankan
namun simbol tersebut bukan merupakan ekspresi kedaulatan
Papua sebagai negara merdeka
Undang-Undang Otonomi Khusus Papua mengundang perhatian luas
dari para tokoh adat dan masyarakat serta gereja. Berbagai pertemuan guna
membicarakan undang-undang tersebut berikut makna dan pentingnya
bagi masyarakat Papua diselenggarakan oleh elit politik Papua, gereja,
mahasiswa Papua dan Lembaga Swadaya Masyarakat serta gerakan
kemerdekaan Papua. Pertemuan-pertemuan tersebut menghasilkan
rancangan yang ditujukan bagi muatan undang-undang otonomi tersebut.
Rancangan tersebut juga diharapkan dapat menjadi batu loncatan menuju
kemerdekaan dibandingkan otonomi sebagai tujuan akhir. Walaupun
demikian rancangan tersebut mengalami perubahan mendasar di Jakarta.
Pada beberapa bagian yang dianggap kontroversial dihapuskan.
Pembahasan mengenai persentase pendapatan antara pusat dan
daerah merupakan pembahasan yang cukup menyita perhatian. Dalam
rancangan awal yang diserahkan ke Jakarta, persentase pembagian
pendapatan adalah 80% bagi Papua dan 20% bagi pemerintah pusat. Namun
usul ini mendapat tanggapan dari pemerintah pusat terutama karena pihak
...kegiatan-kegiatan pusat sangat bergantung pada pendapatan yang diperoleh dari proyek-
eksploitasi tersebut proyek di Papua Barat terutama tambang emas dan tembaga Freeport dan

kurang dapat Rio Tinto. Mereka menginginkan adanya keseimbangan antara pemasukan
dan biaya operasional. Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno menjelaskan
memberikan bahwa persentase pembagian 70% bagi Papua dan 30% bagi pemerintah

kontribusi signifikan pusat akan meningkatkan pendapatan Papua Barat secara signifikan
bagi perekonomian kendati belum ada jaminan bahwa dana yang demikian besar tersebut

masyarakat Papua. akan dapat dinikmati masyarakat setempat. Namun di sisi lain, eksploitasi
yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan asing harus ditinjau kembali
karena selama ini kegiatan-kegiatan eksploitasi tersebut kurang dapat
memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian masyarakat Papua.
Menanggapi berbagai perdebatan mengenai Otonomi Khusus
Papua, Dewan Presidium Papua yang cenderung pada kemerdekaan Papua

dpr.go.id 110