Page 120 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018
P. 120

SEABAD RAKYAT INDONESIA
                 BERPARLEMEN




                                                  DPR-RI/I/2000-2001 tentang Persetujuan DPR-RI untuk mengadakan
                                                  Penyelidikan Terhadap Kasus Dana Milik Yanatera Bulog dan Kasus
                                                  Dana Bantuan Sultan Brunei Darussalam Kepada Presiden Abdurrahman
                                                  Wahid tertanggal 28 Agustus 2000. Selanjutnya DPR RI mengeluarkan
                                                  keputusan pembentukan Pansus berdasarkan Keputusan DPR RI No.
                                                  5/DPR-RI/I/2000-2001 tentang pembentukan Pansus DPR RI untuk
                                                  mengadakan penyelidikan terhadap Kasus Dana Milik Yanatera Bulog
                                                  dan Kasus Dana Bantuan Sultan Brunei Darussalam kepada Presiden
                                                  Abdurrahman Wahid tertanggal 28 Agustus 2000.
                                                         Pansus yang terbentuk untuk mengadakan penyelidikan terhadap
                                                  Kasus Dana Milik Yanatera Bulog dan Kasus Dana Bantuan Sultan Brunei
                                                  Darussalam kepada Presiden Abdurrahman Wahid bertujuan untuk
                                                  melakukan penyelidikan guna mengungkap fakta-fakta yang berkaitan
                                                  dengan penggunaan Dana Milik Yanatera Bulog dan Dana Bantuan Sultan
                                                  Brunei Darussalam kepada Presiden Abdurrahman Wahid. Selain itu
                                                  Pansus juga bertujuan untuk mewujudkan mekanisme checks and balances
                                                  agar tercipta penyelenggaraan negara yang baik dan melaksanakan fungsi
                                                  pengawasan DPR RI terhadap jalannya pemerintahan. Pimpinan Pansus
                                                  ditetapkan melalui Keputusan Pimpinan DPR RI No. 13/PIMP/I/2000-
                                                  2001tertanggal 15 September 2000 dengan komposisi pimpinan Pansus:


                                                         Ketua         : H. Bachtiar Chamsyah, SE (Fraksi PPP)
                                                         Wakil Ketua   : Didi Supriyanto, SH (Fraksi PDIP)
                                                         Wakil Ketua   : Drs. H. M. Hatta, BBA (Fraksi Partai Golkar)
                                                         Wakil Ketua    : Alvin Lie Ling Piao, M.Sc (Fraksi Reformasi)

                                                       Anggota Pansus DPR sendiri secara keseluruhan berjumlah 50
                                                  orang yang berasal dari 10 fraksi dengan perimbangan dari masing-
                                                  masing fraksi sebagai berikut:


                                                                No     Asal Fraksi      Jumlah Anggota

                                                              1     F-PDIP         15 Orang
                                                              2     F-PG           12 Orang
                                                              3     F-PP           6 Orang
                                                              4     F-KB           5 Orang
                                                              5     F-Reformasi    4 Orang
                                                              6     F-TNI/Polri    4 Orang
                                                              7     F-PBB          1 Orang
                                                              8     F-PDU          1 Orang
                                                              9     F-PDKB         1 Orang
                                                              10    F-KKI          1 Orang






                                     dpr.go.id   114
   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125