Page 122 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

tidaknya seorang presiden dipanggil sebagai saksi oleh sebuah Pansus
DPR terkait pelaksanaan hak angket. Menurut DPR, pemanggilan tersebut
memungkinkan mengacu pada Pasal 171 tata tertib DPR dan Pasal 35 ayat (1)
dan (2) Undang-Undang Susduk. Di lain pihak, Kepresidenan menganggap
presiden tidak dapat memenuhi panggilan Pansus karena memiliki aturan
protokoler. Dalam posisi ketatanegaraan sekalipun, kedudukan presiden
sejajar dengan Ketua DPR sehingga tidak mungkin presiden hanya
diundang oleh sebuah Pansus yang terdiri dari anggota-anggota DPR.
Sikap DPR terhadap kasus yang menimpa Presiden Abdurrahman
Wahid tersebut mengacu pada kesadaran DPR terhadap fungsi yang
DPR pada pokoknya dimilikinya yakni pengawasan. DPR pada pokoknya memiliki tiga fungsi

memiliki tiga utama yakni fungsi perundang-undangan, fungsi anggaran dan fungsi
fungsi utama yakni pengawasan atau kontrol. Fungsi yang tersebut di akhir bermakna

fungsi perundang- mengontrol lembaga eksekutif sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang
telah ditetapkan. Untuk melaksanakan fungsi kontrol atau pengawasan,
undangan, fungsi DPR memiliki hak bertanya, hak interpelasi, hak angket dan mosi dalam

anggaran dan sistem parlementer. Dalam prosesnya DPR tetap mengikuti prosedur
fungsi pengawasan penanganan pihak kepolisian terutama bukti-bukti atas kasus tersebut.

atau kontrol. Berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki pihak kepolisian, maka
Polda Metro Jaya menangkap Sapuan yang merupakan Wakil Ketua
Bulog pada tanggal 24 Mei 2000 dengan dugaan penggelapan Dana Milik
Yanatera Bulog. Berita mengenai penangkapan tersebut selanjutnya
beredar luas dan mendapat tanggapan kritis masyarakat karena kasus
aliran dana tersebut melibatkan petinggi negara. Sedangkan kasus dana
bantuan Sultan Brunei Darussalam kepada Presiden Abdurrahman Wahid
berawal dari informasi Ario Wowor yang menjelaskan bahwa Sultan Brunei
Darussalam mengeluarkan zakat setiap tahun sebesar US$ 2 juta. Informasi
tersebut diperoleh dari berbagai kawan Ario Wowor yang selanjutnya
menyampaikan kepada Presiden Abdurrahman Wahid. Presiden kemudian
meminta agar hal tersebut dikoordinasikan dengan H. Masnuh. Ario Wowor
juga menyatakan bahwa sumbangan/sedekah pribadi Sultan Brunei
sebesar US$ 2 Juta tersebut diberikan dalam bentuk cek kepadanya yang
selanjutnya disampaikan kepada Presiden. Aliran dana bantuan Sultan
104
Brunei yang dikelola oleh H. Masnuh tersebut selanjutnya dikeluarkan
diantaranya untuk kasus Aceh melalui Yayasan Aswaja yang dipimpin oleh
salah seorang anggota DPRD Aceh bernama Afdal Yasin. Hal ini diperkuat
dengan keterangan Gubernur Aceh kepada Pansus DPR bahwa bantuan
dana kemanusiaan tersebut sepenuhnya diberikan kepada Yayasan Aswaja

104 Ibid, hlm. 10.

dpr.go.id 116