Page 119 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

DPR RI 1999-2004:
Kiprah dan Upaya Mengawal
Kehidupan Berdemokrasi

dukungan dari beberapa fraksi diantaranya F-PDIP, F-Partai Golkar,
F-Reformasi dan F-PBB.
Rapat Paripurna pembentukan Pansus diselenggarakan pada
tanggal 28 Agustus 2000 yang membahas kemungkinan pembentukan
dua Pansus karena terdapat dua kasus untuk diselidiki yakni kasus
Dana Milik Yanatera Bulog dan Dana Bantuan Sultan Brunei Darussalam
kepada Presiden Abdurrahman Wahid serta kasus Dana non-budgeter
Bulog. Pembentukan Pansus tersebut mengundang perdebatan
dan pada akhirnya menempuh jalan pemungutan suara untuk
mendapatkan keputusan. Pemungutan suara untuk pembentukan
Pansus penyelidikan kasus dana milik Yanatera Bulog dan dana
bantuan Sultan Brunei Darussalam kepada Presiden Abdurrahman
Wahid menghasilkan 307 suara menyetujui dari sebanyak 355 anggota
DPR yang hadir. Sedangkan pemungutan suara untuk pembentukan
Pansus penyelidikan kasus dana non-budgeter Bulog menghasilkan
162 suara menyetujui dari 355 anggota DPR yang hadir. Dengan
demikian pembentukan Pansus penyelidikan kasus dana milik Yanatera
Bulog dan dana bantuan Sultan Brunei Darussalam kepada Presiden
Abdurrahman Wahid diterima sebagai keputusan DPR, sedangkan
usulan pembentukan Pansus penyelidikan kasus dana non-budgeter
Bulog dinyatakan gugur. Hal ini dikarenakan jumlah suara yang
menyetujui pembentukan Pansus tersebut lebih sedikit daripada suara
yang menolak.
Ketegangan antara DPR dan Presiden Abdurrahman Wahid
tidak hanya disebabkan karena pembentukan Pansus DPR-RI tetapi
...keputusan Presiden
juga keputusan Presiden yang melikwidasi Departemen Penerangan
yang melikwidasi dan Departemen Sosial serta pemberhentian menteri-menteri

Departemen kabinet yang terbilang sering dilakukan. Pemberhentian Laksamana

Penerangan dan Sukardi sebagai Menteri Negara Penanaman Modal dan Jusuf Kalla
sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan karena keduanya
Departemen Sosial
dituduh melakukan KKN memancing kemarahan sejumlah partai
serta pemberhentian politik di DPR. Sebanyak 277 anggota DPR yang menghadiri rapat DPR

menteri-menteri selanjutnya mengajukan hak interpelasi pada 20 Juli 2000. Namun

kabinet... dalam rapat tersebut Presiden Abdurrahman Wahid sama sekali tidak
memberikan alasan yang jelas. Sebaliknya Presiden justru menggugat
penggunaan hak interpelasi karena dasar hukumnya tidak kuat dan
hanya berdasarkan undang-undang serta tidak tercantum dalam UUD.
Berdasarkan hasil Rapat Paripurna DPR RI tanggal 28 Agustus
2000 Pimpinan DPR mengeluarkan Surat Keputusan DPR RI No. 01/

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 113
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018