Page 123 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

DPR RI 1999-2004:
Kiprah dan Upaya Mengawal
Kehidupan Berdemokrasi

yang dipimpin oleh Afdal Yasin namun tidak tercatat serta disalurkan
melalui Pemda Aceh.
Kasus dana bantuan Sultan Brunei Darussalam tak pelak
menjadi menjadi wacana publik yang mengundang perhatian banyak
pihak dan kalangan terutama mengenai bagaimana sesungguhnya
peruntukan dan kemana seharusnya dana tersebut berlabuh, apakah
dana tersebut seharusnya dilaporkan atau dimasukkan ke dalam
pos penerimaan negara. Hal ini mengacu pada pendapat bahwa
dana bantuan tersebut tidak bisa dipisahkan dari posisi Presiden
Abdurrahman Wahid. Sebagian kalangan berpendapat bahwa dana
bantuan tersebut seharusnya dimasukkan dalam pos penerimaan
negara sedangkan pandangan lain menyatakan bahwa dana bantuan
tersebut tidak harus dilaporkan karena bersifat hibah.
Mencermati opini publik yang berkembang, DPR bersikap
dengan penuh pertimbangan yakni dengan terlebih dahulu
mendengarkan pendapat para pakar hukum untuk mendapatkan
masukan agar bisa diajukan acuan untuk langkah-langkah berikutnya.
Untuk itu Pansus DPR mengundang dua pakar hukum yang memiliki
kapasitas untuk mencermati kasus ini yakni Ismail Suny dan Arifin
Soeriaatmadja. Ismail Suny berpendapat bahwa bantuan tersebut tidak
terlepas dari jabatan presiden yang tengah dijabat oleh Abdurrahman
Wahid. Hal ini bermakna bahwa Pansus layak untuk melakukan langkah
lebih lanjut untuk mengetahui dan melakukan konfirmasi terhadap
kasus ini. Sementara Arifin Soeriaatmadja berpendapat bahwa
seseorang dapat dipisahkan dari kedudukannya baik sebagai obyek
hukum privat maupun obyek hukum publik. Dari kedua pandangan
...terlihat adanya
tersebut terlihat adanya benang merah antara kedua kasus tersebut
benang merah dengan kekuasaan di ranah eksekutif terlebih Presiden Abdurrahman

antara kedua Wahid disinyalir memiliki kaitan dengan Kasus Dana Milik Yanatera

kasus tersebut Bulog maupun Dana Bantuan Sultan Brunei Darussalam. Mengacu pada
fakta-fakta yang diperoleh dari sejumlah sumber terutama kepolisian,
dengan kekuasaan
DPR memandang perlu untuk membentuk Pansus Penyelidikan/Angket
di ranah eksekutif... guna menyelidiki kedua kasus tersebut. Hal ini juga menjadi sebuah

pertanggung jawaban DPR dalam mensikapi isu-isu yang berkembang
di tengah masyarakat yang tentunya juga ingin mengetahui kebenaran
kasus tersebut.
Laporan hasil kerja Pansus disusun oleh sebuah tim perumus
laporan yang terdiri dari 15 orang anggota termasuk Pimpinan Pansus
dan Wakil Fraksi sesuai dengan komposisi keanggotaan. Laporan

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 117
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018