Page 128 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018
P. 128
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
Hasil akhir pemeriksaan skandal Bulog Gate dan sumbangan
Sultan Brunei tidak mempengaruhi rencana penyelenggaraan Sidang
Istimewa MPR yang akan menurunkan Presiden Abdurrahman Wahid.
Hal ini memicu reaksi keras para pendukung Presiden Abdurrahman
...massa pendukung Wahid dengan melakukan aksi dukungan ke jalan terutama di berbagai
kota di Jawa Timur yang merupakan basis masa pendukung presiden.
Presiden Abdurrahman
Aksi turun ke jalan tersebut berdampak negatif dengan adanya
Wahid juga menduduki perusakan dan pembakaran berbagai fasilitas umum termasuk kantor
dan menyegel kantor- cabang sejumlah partai yang mendukung diselenggarakannya Sidang
kantor pemerintahan Istimewa MPR diantaranya kantor cabang PDI-P, PPP, Partai Golkar
dan sejumlah gedung pendidikan milik Muhammadiyah. Tidak hanya
daerah dan gedung
itu massa pendukung Presiden Abdurrahman Wahid juga menduduki
DPRD setempat. dan menyegel kantor-kantor pemerintahan daerah dan gedung DPRD
setempat. Bentrokan antara massa pendukung presiden dan aparat
keamanan tidak bisa dihindari sehingga menyebabkan jatuhnya korban
luka-luka dan meninggal dunia.
Kendati aksi massa pendukung Presiden Abdurrahman Wahid
marak di beberapa kota di Jawa Timur, namun DPR tetap berupaya
dan meminta agar MPR menyelenggarakan Sidang Istimewa. Hal
ini dikarenakan DPR menganggap presiden tidak mengindahkan
memorandum kedua. Sebaliknya, melalui surat tertanggal 29 Mei 2001
yang dibawa oleh Menko Polsoskam dan ditujukan untuk ketua DPR
Akbar Tanjung, presiden menganggap bahwa tanggapan terhadap
memorandum kedua DPR tidak perlu dijelaskan secara rinci yakni
hanya dijabarkan secara tertulis dalam bentuk lampiran. Lampiran itu
sendiri berisi kebijakan dan langkah Presiden Abdurrahman Wahid di
bidang politik dan ekonomi pasca memorandum kedua. Presiden juga
kembali menyatakan bahwa landasan hukum memorandum kedua
belum jelas. 108
Pada tanggal 30 Mei 2001 DPR menyelenggarakan Rapat
Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR dari Fraksi PDI-P
yakni Sutarjo Suryoguritno. Rapat tersebut seperti telah diperkirakan
sebelumnya bertujuan untuk mendorong MPR agar menyelenggarakan
Sidang Istimewa namun Presiden Abdurrahman Wahid menyatakan
bahwa dirinya tidak merencanakan untuk mengundurkan diri. Sikap
presiden tersebut mengindikasikan bahwa beliau akan melakukan
perlawanan apabila Sidang Istimewa akan tetap diselenggarakan.
Rapat Paripurna tersebut memiliki agenda pendapat fraksi-fraksi
108 Kompas, 30 Mei 2001.
dpr.go.id 122
