Page 132 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018
P. 132
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
dengan kejanggalan keempat, kejanggalan berikutnya adalah fakta
bahwa masyarakat miskin yang seharusnya menerima dana tersebut
justru menjadi pihak yang tidak menikmati. Kejanggalan terakhir
terlihat bahwa kabinet pemerintahan selama era Reformasi ternyata
belum mampu mengungkapkan seluruh kasus pelanggaran hukum
terkait dan non-budgeter.
Selain enam kejanggalan di atas, anggota Fraksi-KB tersebut
menegaskan bahwa penyelidikan yang akan dilakukan oleh DPR
terhadap kasus Buloggate II tersebut merupakan proses politik karena
hal tersebut merupakan hak Dewa seperti tertera dalam Pasal 33 ayat
(3) huruf B Undang-Undang No. 4 tahun 1999 tentang susunan dan
kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Salah satu hak DPR menurutnya
adalah mengadakan penyelidikan atau penggunaan hak angket. Tidak
hanya dalam Undang-Undang No. 4, hak angket DPR juga diatur dalam
Pasal 155 hingga Pasal 162 yang menjelaskan bahwa DPR memerlukan
hak angket saat pemerintahan yang tengah berjalan ternyata tidak
berhasil atau tidak mampu mengungkap secara tuntas kasus yang
sedang ditangani. Sebagai wujud pertanggungjawaban publik, Tari
mengajak anggota Dewan untuk melakukan fungsi pengawasan melalui
instrumen penyelidikan (hak angket) untuk memperoleh data, fakta
dan peta masalah penyalahgunaan dana non-budgeter tersebut.
Usul hak angket yang berisi 50 tandatangan anggota DPR tersebut
baru mulai dirapatkan pada 21 Januari 2001 karena Sekretariat Jenderal
tidak membagikan usul hak angket kepada semua anggota DPR. Hal
...Pansus Bulog II ini membuat rapat tiga kali gagal dilaksanakan. Pada rapat keempat,
dibentuk menghasilkan pemungutan suara untuk menentukan perlu tidaknya Pansus Bulog II
dibentuk menghasilkan 51 anggota setuju, sementara terdapat 21 suara
51 anggota setuju,
menolak dan 2 anggota abstain. Komisi III DPR sendiri sesungguhnya
114
sementara terdapat 21 sudah mulai melaporkan mengenai kasus dana non budgeter Bulog
suara menolak dan 2 pada tahun 2000. Hasil investigasi yang dilakukan oleh Komisi III DPR
anggota abstain. mengindikasikan 44 nama terlibat baik individu maupun lembaga
yang diduga ikut menggunakan dana tersebut dan selanjutnya hasil
investigasi tersebut dilaporkan kepada Jaksa Agung Marzuki Darusman.
Namun laporan penyelewengan operasional dana non budgeter Bulog
yang diterima menurut Jaksa Agung bukan merupakan hasil investigasi
sehingga tidak dapat ditindaklanjuti. Pernyataan Jaksa Agung tersebut
berbeda dengan pernyataan Komisi III DPR yang menjelaskan bahwa
laporan tersebut adalah draft akhir untuk dapat ditindaklanjuti.
114 Media Indonesia, 7 Juni 2002.
dpr.go.id 126
